28 Agustus 2019

Beringin yang mestinya teduh, sejak beberapa pekan lalu agak panas. Di dalam tubuh Golkar, partai pemenang Ke-2 dalam Pemilu 2019 sedang terjadi perseteruan politik.

Dua “saudara dekat” Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto bersaing dalam diam, memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar.

Beberapa hari yang lalu terjadi “penggerudukan kecil” ke kantor DPP Golkar di Slipi oleh sekelompok anak muda dari AMPG, Angkatan Muda Pemuda Golkar.

Sebelumnya, ada juga desakan dari kubu Bambang Soesatyo agar DPP mempercepat Musyawarah Nasional: dari Desember ke September.

Namun, Lodewijk, Sekjen Golkar, menjawab bahwa Partai Golkar memiliki mekanisme yang panjang sebelum memutuskan untuk menggelar munas.

“Sebelum munas, kami ada rapimnas, sebelum rapimnas kami ada rakornas, sebelum rakornas kami ada rapat pleno, sebelum pleno kami ada rapat harian, sebelum rapat harian ada rapat bapilu.......”

Airlangga juga menjawab senada dengan suara tenang: “Munas Golkar tetap dilangsungkan Desember 2019 sesuai keputusan Munas Golkar pada Desember 2017. Tidak ada alasan untuk mempercepat Munas.”

Tentang Rapat Pleno, tidak ada ketentuan harus digelar minimal sekali dalam 2 (dua) bulan.” Semua Korwil (Koordinator Wilayah) kini sedang sibuk mempersiapkan laporannya untuk disampaikan pada Rapat Pleno yang antara lain punya agenda mempersiapkan Munas Desember nanti.

Golkar di era reformasi memang beberapa kali digoyang konflik internal. Masih ingat konflik keras antara Aburizal Bakrie versus Agung Laksono 4-5 tahun yang lalu?

Dalam Pemilu 2014, kubu Prabowo gagal menjegal Jokowi-JK ke kursi Presiden-Wakil Presiden. Tapi, uniknya, Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil mendominasi kursi DPR-RI.

Hampir semua perangkat DPR ketika itu diduduki wakil-wakil rakyat dari KMP. Koalisi Jokowi sadar situasi saat itu berbahaya dan akan menciptakan destabilitas pemerintahan.

Maka, sengaja atau tidak, satu persatu partai politik KMP tiba-tiba mengalami konflik internal. Yang pertama ribut internal adalah Partai Golkar.

Kubu Ical direcoki oleh “tangan-tangan tak tampak”, muncullah faksi Agung Laksono yang cukup kuat. Orang-orang Agung ketika itu sempat “menyerbu” dan menduduki kantor DPP di Slipi.

Kok bisa mereka merangsek ke dalam, sedang anak-anak AMPG beberapa hari yang lalu gagal. Karena kepengurusan Agung ketika itu sudah mengantongi SK Menkumham yang menyatakan DPP Agung yang sah dan diakui pemerintah Jokowi!

PPP menyusul ke blok Jokowi setelah Golkar. Terakhir Partai Amanat Nasional pimpinan Zulkifli Hasan pun menyeberang ke kubu Jokowi dengan imbalan 1 kursi menteri (Menpan) dan Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang kedudukannya setara dengan Menteri.

Lalu, apa sebenarnya yang menjadi taruhan (at sake) di tubuh Golkar sekarang? Apa sebab kubu Bambang Soesatyo ngotot supaya lawannya, Airlangga Hartarto mempercepat Munas, dari Desember ke September 2019?

Menurut analisis saya, sederhana saja jawabannya. Tanggal 20 Oktober 2019 Jokowi dan Ma’ruf Amin akan diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden di depan para anggota MPR. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD.

Minggu Ke-3 atau akhir September 2019 DPR yang baru sudah harus dilantik untuk mempersiapkan agenda MPR itu. Hal itu berarti jabatan Bamsoet sebagai Ketua DPR tinggal hitungan jari.

Ketua DPR periode konfirmasikan mengatakan, kabarnya, sebelum secara resmi mendapat dukungan Ketum Golkar untuk duduk sebagai Ketua DPR, Bamsoet permah berjanji tidak akan maju mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar dalam Munas Golkar 2019.

Tapi, berkali-kali saya mengutarakan, politics is the art of possibility. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin.

Orang politik, bukan hanya di Indonesia, kerap menjilat ludahnya sendiri, kendati ludah itu masih basah. 2019-2024 sudah hampir pasti, yaitu Puan Maharani, puteri Ibu Megawati Soekarnoputri.

Ketika Puan terpilih sebagai Ketua DPR, Bamsoet “cuma” anggota DPR biasa. Kemungkinan besar, sebelum menyerahkan jabatan Ketua DPR kepada Puan, Bambang kepingin sekali mendapat jabatan baru yang tidak kalah bergengsi: sebagai Ketua Umum Partai Golkar, partai politik terbesar Nomor Dua di Republik Indonesia.

Pertarungan di internal Golkar juga terkait langsung dengan pemilu 2024. Sebagai Ketua DPR, iPuan punya peluang besar untuk meraih kursi RI-1 atau RI-2 pada 2024.

Jika Bamsoet berhasil duduk di singgasana Golkar, ia berpeluang menjadi bakal calon presiden atau wakil presiden. Atau partainya ikut menjadi kunci politik kemenangan capres.

Tapi, sejumlah fungsionaris Golkar membisiki saya: Bamsoet mengapa seperti lupa dan kurang tahu terima kasih pada Airlangga Hartarto.

Kalau bukan karena dukungan kuat Airlangga, Bamsoet takkan bakal terpilih sebagai Ketua DPR 2 (dua) tahun yang lalu setelah Ketua Umum Setya Novanto masuk penjara karena tersandung skandal e-KTP.

Ketika itu, ada 2 (dua) calon kuat untuk memperebutkan kursi Ketua DPR: Bamsoet dan Azis Syamsuddin. Karena pertimbangan XYZ, Airlangga selaku Ketua Umum Golkar akhirnya menjagokan Bamsoet.

Dalam perebutan kursi Ketum Golkar, apakah Airlangga Hartarto pasti menang, dan Bamsoet pasti tersingkir?

Koalisi Golkar saat ini bersama Jokowi. Maka, seorang petinggi partai bilang, penentu siapa ketua umum Golkar pastinya tidak lepas dari sentuhan Jokowi.

Nah, kedua kontestan kuat sama-sama mengaku dekat dengan Jokowi. Saya tidak tahu sampai di mana bobot kebenaran pernyataan ini. Yang jelas, Bamsoet selaku Ketua DPR belum lama ini mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa Presiden sebaiknya dipilih oleh MPR, bukan seperti sekarang dipilih langsung oleh rakyat.

Namun, sepekan yang lalu, Presiden Jokowi menolak wacana itu! “Saya dipilih langsung oleh rakyat. Masak, sekarang presiden harus kembali dipilih MPR.!” Pernyataan Presiden Jokowi ini, dari perspektif komunikasi politik, tentu mengandung makna sangat dalam

[rmco]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya