30 Agustus 2019

Berita Golkar - Fraksi Partai Golkar DPR menolak dilakukan revisi Undang- Undang (UU) No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sebab, revisi tersebut diyakini akan merembet ke poin-poin lain, di luar masalah penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang.

Baca Juga: Zainudin Amali Dorong RUU Data Pribadi Segera Dituntaskan

”Kita sudah komitmen jalankan UU MD3, karena kalau direvisi maka bisa merembet ke poin-poin lain,” kata anggota Fraksi Partai Golkar Zainuddin Amali di Jakarta, Jumat (30/8). Dia meminta UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3 dijalankan terlebih dahulu.

Sebab, hasil revisi UU tersebut baru berlaku untuk ke posisi pimpinan awal Oktober 2019. Karena itu, dia mempertanyakan, UU belum dilaksanakan lalu dilakukan revisi maka itu tidak tepat. ”UU MD3 hasil revisi kan belum dijalankan karena baru berlaku untuk posisi pimpinan di awal Oktober 2019. Masa belum kita laksanakan lalu direvisi,” ujarnya.

Amali meminta agar UU MD3 yang ada saat ini dijalankan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dilakukan revisi dan bisa saja UU direvisi setelah anggota DPR 2019-2024 sudah bertugas. Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyiapkan draf revisi UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Salah satunya, revisi soal penambahan jumlah pimpinan MPR RI menjadi 10 orang.

”Draf sudah ada, posisinya sudah (1+9),” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/8). Dia mengakui, masih ada lobi-lobi antarfraksi partai politik dan pemerintah sehingga pembahasan draf revisi UU MD3 harus ditunda 1-2 hari ke depan.

Menurut dia, DPR sebagai lembaga politik, membahas dan menyetujui sebuah UU bersama-sama dengan pemerintah sehingga harus dilihat proses pembahasannya hingga persetujuan. Dalam draf revisi UU MD3 yang beredar, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan jumlah pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua.

Lalu Pasal 15A ayat (1) menyatakan pimpinan akan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap yang berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota dalam sidang paripurna. Dalam Pasal 15A ayat (3) disebutkan bahwa setiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. [suaramerdeka]

fokus berita : #Zainuddin Amali


Kategori Berita Golkar Lainnya