30 Agustus 2019

Berita Golkar - Ada dua opsi payung hukum yang dapat digunakan pemerintah terkait dengan pemindahan Ibukota negara, dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pertama, dengan menghapus undang-undang lama dan membuat yang baru, atau merevisi undang-undang yang sebelumnya sudah ada.

Baca Juga: Umumkan Kaltim Ibukota Baru, Zainudin Amali Apresiasi Keseriusan Jokowi

“Kita lihat usulan dari pemerintah seperti apa. Bisa membuat UU baru, bisa juga revisi dari UU yang sudah ada UU No 29/2007,” kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Masih dikatakan Amali, rencana pemindahan ibukota tidak sekadar terkait satu undang-undang saja, khususnya terkait dengan penjelasan tentang kedudukan ibukota.

Tetapi, lanjut ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur ini, pemerintah harus segera menyelesai UU lokasi ibukota untuk dapat mulai membangun tahap awal.

“Kalau ada UU lain yang terkait silakan jalan paralel saja. Tapi UU pokoknya yang harus kita selesaikan,” kata Amali.  [realitarakyat]

fokus berita : #Zainudin Amali


Kategori Berita Golkar Lainnya