31 Agustus 2019

Berita Golkar - Politisi Muda Partai Golkar, Djafar Ruliansyah Lubis menyebut bahwa 142 unsur pengurus DPP Partai Golkar yang menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto adalah sah secara kontitusional ad/art Partai Golkar.

Sebab, sikap politik demikian telah sesuai dengan mekanisme anggaran dasar Partai Golkar Pada Pasal 16 ayat 1 huruf a yaitu setiap kader anggota Partai mempunyai hak bicara dan memberikan Suara.

Djafar berpendapat, apabila ada yang menanggap 50%+1 kader pengurus DPP Partai Golkar secara bersama-sama menyatakan mosi tidak percaya pada ketua umumnya dianggap tidak sah, kata dia, sebaiknya belajar lebih banyak lagi tentang Golkar.

"Karena partai Golkar ini adalah partai yang sangat demokratis bukan partai otoriter kolonialisme. Sangat jelas dalam anggaran Rumah tangga Partai di Bab II pasal 2 huruf F; menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan Kegiatan Partai," tutur Djafar di Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Menurut Djafar, kalimat yang ia kutip dari konstitusi Golkar tersebut jelas termakna bahwa segala bentuk aspirasi kader dan pengurus harus di dengar oleh Ketua Umum.

"Nah wadah untuk tempat mendengar dan menyampaikan pendapat itu yaitu dalam Rapat Pleno. Sementara partai sudah hampir satu tahun tidak melakukan kegiatan Rapat Pleno. Kran demokrasi untuk menyampaikan pendapat itu ditutup. Apakah partai ini diajari untuk buta berjalan dalam politik demokratis," kata Djafar.

Lebih lanjut, ia menekankan, pentingnya segala sesuatu permasalahan partai politik diselesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu, yaitu dalam forum Rapat Pleno bukan langsung by pass ke Mahkamah Partai.

"Jadi yang mengkaitkan hal tersebut dengan UU nomor 2 tahun 2011 iti adalah pelawak sejati. Masa dalam hal permintaan sejumlah kader dan pengurus untuk agar berjalannya Rapat Pleno DPP segera itu harus di Mahkamah Partai kan. Dimana akal sehatnya itu," kata Djafar. [akurat]

fokus berita : #Djafar Ruliansyah Lubis


Kategori Berita Golkar Lainnya