01 September 2019

Berita Golkar - Kelakuan Airlangga Hartarto dan para pendukungnya dinilai makin ngawur dan mempermalukan Golkar. Pengambilan sumpah dukungan ketua DPD II Golkar se-Jawa Barat jadi bukti terbaru.

Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Mirwan Bz Vauly menyebut aksi sumpah tersebut adalah tanda bahwa Airlangga tidak bisa mempercayai kawan.

"Mestinya yang disumpah adalah beliau sebagai calon ketua umum agar saat terpilih nanti tidak ingkar janji, mau berkomunikasi dan melaksanakan semua perintah konstitusi partai. Tidak seperti sekarang mengabaikan perintah aturan-aturan organisasi," protes dia, Minggu (1/9).

Sebuah video yang viral baru-baru ini memperlihatkan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeja sumpah di hadapan para pengurus kabupaten/kota yang mengulangi sumpah politik tersebut. Sumpah tersebut diucapkan di bawah kitab suci Alquran.

Terlihat dalam video itu, Airlangga Hartarto berdiri mendengarkan sumpah yang diucapkan para bawahan partainya. Beberapa elite DPP Partai Golkar kubu Airlangga juga terlihat menyaksikan pengucapan sumpah itu.

"Orang disumpah itu kan artinya diancam psikologisnya, diancam mentalnya, padahal Musyarawah Nasional bagi Partai Golkar itu seperti perayaan kegembiraan 5 tahunan, dan memilih ketua umum itu orang harus bebas dari tekanan dan ancaman. Para ketua DPD diperlakukan seperti ini sama dengan hak dan kebebasannya diinjak-injak," tutur Mirwan.

Hal senada diutarakan Wasekjen Partai Golkar Victus Murin Victus Murin. Dia menilai pengambilan sumpah dukungan untuk Airlangga tidak pantas dilakukan.

"Sejatinya, dalam setiap agama, sumpah yang diucapkan di bawah kitab suci, dengan membawa nama Allah sang pencipta alam semesta, merupakan sesuatu yang sakral, mulia, dan sarat pesan amanah. Lazimnya seremoni pengucapan sumpah di muka Kitab Suci itu dilakukan oleh para pejabat di level jabatannya masing-masing agar yang bersangkutan mengingat dengan sungguh-sungguh amanah yang diberikan melalui jabatan tersebut," jelas Victus.

"Amanah itu berkorelasi dengan harapan warga negara atau rakyat yang telah menitipkan amanah kepada sang pejabat, agar dapat berlaku adil, jujur, dan bertanggungjawab bagi kemaslahatan umum. Intinya, pejabat yang disumpah tidak boleh berkhianat kepada rakyat atau warga negara yang sudah menitipkan amanah mulia kepadanya," tambah sekretaris Bakastratel Partai Golkar itu. [jpnn]

fokus berita : #http://www.golkarpedia.com/


Kategori Berita Golkar Lainnya