02 September 2019

Berita Golkar - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terpilih Periode 2019-2024 dari Partai Golkar, H Supian HK resmi ditunjuk sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalsel Sementara.

Hal ini ditandai dengan surat penunjukkan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel bertandatangan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel, H Sahbirin Noor yang ditunjukkan H Supian HK kepada media, Senin (2/9/2019).

Baca Juga: Supian HK Jabat Ketua DPRD Kalsel Sementara

Dinyatakan H Supian HK, dirinya berterimakasih dan siap menjalankan tugas tersebut.

Artinya, Ia akan menjadi Ketua DPRD Provinsi Kalsel Sementara hingga ditetapkannya Unsur Pimpinan Ketua DPRD Provinsi Kalsel yaitu Ketua dan tiga orang Wakil Ketua.

Selain itu, sesuai aturan, Ketua DPRD Sementara juga bertugas mengawal pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Komisi-Komisi.

Terkait jabatan definitif sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel ini juga nyatakan pihaknya telah kantongi nama-nama Anggota Dewan terpilih yang akan ditunjuk DPP Partai Golkar untuk duduki unsur Pimpinan Dewan di Kalsel baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Diketahui, Partai Golkar berhak menempati pucuk Pimpinan DPRD selain tingkat Provinsi Kalsel tapi juga empat Kabupaten lainnya di Kalsel.

Selain itu, di sembilan Kabupaten/Kota lainnya, walaupun tak duduki kursi Ketua, namun Partai Golkar masuk dalam Unsur Pimpinan.

"Untuk definitif sesuai aturan nanti ditentukannya setelah berjalan," kata H Supian HK.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, H AM Rozaniansyah membenarkan pihaknya sudah menerima surat penunjukan Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kalsel Sementara.

"Sudah masuk ada dari Golkar dan PDIP, untuk Gerindra dan PAN saya belum cek lagi," kata H AM Rozaniansyah.

Dijelaskan H AM Rozaniansyah, pihaknya akan secepatnya melakukan fasilitasi proses penetapan Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kalsel definitif setelah Pelantikan para Anggota DPRD Provinsi Kalsel ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia optimis proses fasilitasi ke Kemendagri tersebut akan selesai juga dalam Bulan September 2019 ini. [tribunnews]

fokus berita : #Supian HK


Kategori Berita Golkar Lainnya