02 September 2019

Berita Golkar - Rencana Rapat Pleno Partai Golkar yang dianggap sebagai niat buruk bagi kubu Airlangga Hartarto sangat disesalkan para kader partai berlabang pohon beringin itu.

"Jika niat rapat pleno partai justru dianggap niat buruk bagi Airlangga dkk, padahal rapat pleno itu adalah perintah mendasar dalam konstitusi partai yang tercantum di Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) itu adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif, tidak bersifat pribadi, golongan dan selektif pada orang tertentu saja," kata Pengurus DPP Partai Golkar, Mirwan Bz Vauly, Senin (2/9/2019).

Menurut dia, semua pengurus DPP Partai Golkar adalah bagian kolektif dari proses pengambilan keputusan di tingkat pusat, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan kawan-kawan tidak dibenarkan mengambil keputusan sendiri.

"Aturan itu sangat clear bagi semua pengurus partai Golkar berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten hingga ke kelurahan. Setiap kader Golkar tahu dan faham aturan itu, apalagi bagi pengurus partai," ucap Mirwan.

"Sehubungan kantor DPP Partai Golkar Slipi saat ini sedang dijaga ratusan orang atas persetujuan ketua umum dengan alasan untuk menghalangi niat rapat.

Ternyata Kantor Partai dijaga ratusan orang dengan tujuan hanya untuk menghalangi rapat bersama," sambungnya.

Itu artinya, kata Mirwan, Airlangga dan orang-orang terdekatnya hanya ingin mengambil keputusan sendiri. "Jika ketua umum terus bersikap seperti ini, maka secara sadar beliau sedang menggiring partai menuju perpecahan keras," tegas dia. [okezone]

fokus berita : # Mirwan Bz Vauly


Kategori Berita Golkar Lainnya