03 September 2019

Berita Golkar - Sebuah video berdurasi singkat yang menunjukkan Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil sumpah di bawah Alquran kepada jajarannya viral di media sosial.

Para kader tersebut disumpah untuk mendukung petahana Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024 pada momen Musyawarah Nasional (Munas) Desember mendatang.

Baca Juga: Sumpah Dukung Airlangga Gunakan Alquran Dinilai Permalukan Partai Golkar

Jika ada kader yang berkhianat, mereka bersedia mendapatkan laknat atas apa yang diperbuatnya. Prosesi pengambilan sumpah tersebut dihadiri langsung Airlangga Hartarto dan elite Golkar Melchias Markus Mekeng.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, saat dikonfirmasi membenarkan pengambilan sumpah tersebut. Ia mengatakan, kegiatan ini bersifat tertutup dan dilakukan atas inisiatif DPD Golkar Jawa Barat sendiri.

"DPP tidak pernah mewajibkan, tidak pernah meminta, itu hanya inisiatif mereka sendiri di antara mereka DPD Provinsi dengan DPD-DPD tingkat kota/kabupaten di bawahnya," kata Agung saat dikonfirmasi wartawan, Senin (2/9/2019).

Mantan Ketua DPR RI itu menegaskan, DPP Golkar tidak pernah mewajibkan pengambilan sumpah seperti itu untuk mengukuhkan pilihan kader pada saat Munas. Namun, jika ada acara tersebut, Agung sendiri tidak bisa melarang.

"Ya memang baiat sendiri bukan sesuatu yang diharamkan ya, boleh-boleh saja, biasa-biasa saja itu, tetapi DPP Golkar apalagi Pak Airlangga saya yakin tidak seperti itu mengharuskan ada harus yang di bawah Alquran lalu punya akibat-akibat sendiri," ucap Agung.

Agung menuturkan, prosesi pengambilan sumpah di bawah Alquran untuk para kader merupakan kreativitas Dedi Mulyadi sendiri. Apalagi, DPD Golkar Jawa Barat memang sudah mendeklarasikan diri mendukung Airlangga pada Munas Desember 2019 mendatang.

"Sekali lagi, itu bukan aturan dari DPP, itu kreativitas mereka, kebetulan Pak Dedi seorang yang selama ini dikenal budayawan juga, seniman, jadi merupakan gaya dia aja sendiri," imbuhnya.

"Tapi udah saya cek ini bukan perintah atau instruksi DPP, itu kehendak daerah. Itu tidak ada yang salah, saya rasa biasa juga di berbagai daerah, tempat," ujar Agung. [okezone]

fokus berita : #Agung Laksono


Kategori Berita Golkar Lainnya