04 September 2019

Berita Golkar - Politikus Golkar Ali Yahya mengatakan ada sejumlah aturan organisasi yang dilanggar oleh kepengurusan Ketum Airlangga Hartarto. Menurutnya, ada sejumlah aturan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar yang tidak dijalankan oleh Airlangga.

"Bila melihat ketentuan ini, maka Munaslub 2017 pada saat terpilihnya Airlangga itu kita bersepakat ada beberapa pasal yang antara lain harus dilakukan pengesahannya melalui rapim dalam bentuk aturan peralihan. Tetapi ini tidak dilakukan," ucap Ali Yahya dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Aturan yang dilanggar ialah pada Bab 5 Pasal 6 dalam aturan AD/ART Golkar. Menurutnya, pada aturan itu yang dilakukan Airlangga berbeda dengan hasil Munaslub 2016.

"Yaitu bab 5 pasal 6. Hasil Munaslub 2016 itu ada struktur ketua umum, ketua harian. Dan tidak ada yang namanya koordinator tunggal yang waktu itu disusun oleh Airlangga. Tetapi hasil produk 2016 itu ketua hariannya berbeda," sebutnya.

Selain itu, aturan pada pasal 12 ADRT Golkar. Ali Yahya menyebut pada pasal itu tidak boleh ada rangkap jabatan dalam kepengurusan di DPP Golkar, baik di pusat maupun daerah.

"Sedangkan yang terjadi saat ini banyak rangkap jabatan dalam pimpinan. Oleh karena itu, kami melihat bahwa boleh jadi kelemahan atau ketidakmampuan kita meraih kemenangan itu karena struktur keorganisasian dalam Partai Golkar," tuturnya.

Sementara itu, Wasekjen Golkar Viktus Murin meminta kubu Airlangga melakukan pendekatan politik yang santun dan bermartabat dalam kontestasi pertarungan perebutan calon Ketum Golkar. Salah satunya, Ia meminta agar kantor DPP Golkar tak lagi ada penjagaan aparat kepolisian.

"Kalau hari ini dari jubir kubu sebelah bahwa Saudara Ace Hasan mengatakan bahwa akan ada rapat-rapat korbid dalam konteks budaya demokrasi kami menghargai itu, ada rapat-rapat. Tetapi sebaiknya itu diikuti dengan tindakan yang santun dan bermartabat. Segera kosongkan aparat keamanan di kantor DPP juga oknum-oknum yang katanya adalah AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar)," kata Viktus.

Menurut Viktus, adanya aparat kepolisian dan AMPG itu seolah-olah membuat situasi di Kantor DPP Golkar sangat darurat. Viktus mengatakan pihaknya mengaku tidak ada terpancing. Oleh karena itu, ia meminta kubu Airlangga mengosongkan kantor DPP dari aparat kepolisian dan bertarung dengan cara yang santun.

"Kita hanya membuka pada demokrasi mengandalkan persaingan ide bukan persaingan otot. Jadi meminta teman-teman media agar kubu saudara Airlangga Hartarto melakoni kontestasi demokrasi ini menuju munas tadi dengan cara-cara santun dan bermartabat," kata Viktus. [detik]

fokus berita : #Ali Yahya


Kategori Berita Golkar Lainnya