06 September 2019

Berita Golkar - Mantan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono ikut berkomentar perihal polemik rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit.

Baca Juga: Agung Laksono Ungkap Ambil Sumpah Di Bawah Alquran Bukan Aturan DPP Golkar

Ia menuturkan, apabila dipaksa naik, maka jumlahnya jangan sampai memberatkan masyarakat. “Saya kira memang perlu dikaji lebih dalam, jangan sampai kenaikan itu memberatkan. Sebab masyarakat tentu ingin melihat apa faedahnya selama ini BPJS Kesehatan,” kata Agung di kediamannya, Jakarta, Kamis (5/9).

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar ini juga belum mau mengambil pendapat menolak ataupun mendukung kenaikan iuran tersebut. Sebab menurutnya, masalah defisit itu harus dibicarakan bersama.

“Ini juga menjadi suatu usaha bersama makanya kalau mau naik tentu jangan sampai menimbulkan penolakan. Kalau dirasa manfaatnya cukup pasti kalau naiknya 2 kali lipat pun tidak ada masalah. Naik sedikit saja kalau manfaatnya belum diperoleh pasti akan ada reaksi. Saya kira ini yang dipertimbangkan,” imbuh Agung.

Ia juga menambahkan, yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah data penerima BPJS. Ia meminta pemerintah agar memerhatikan peserta BPJS.

"Jadi jangan sampai khususnya yang berhak mendapatkan bantuan pemanfaatan justru tidak menerima. Begitu juga sebaliknya, cleansing data-data supaya tidak salah alamat," tutur Agung. [gatra]

fokus berita : #Agung Laksono


Kategori Berita Golkar Lainnya