10 September 2019

Berita Golkar - Partai Golkar menolak dikaitkan sebagai inisiator revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang memicu reaksi negatif dari publik dan penggiat anti korupsi. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, berkilah bahwa revisi UU tersebut adalah inisiatif DPR.

Baca Juga: Airlangga Minta Kader Golkar di DPR Lebih Aktif Kawal Kebijakan Jokowi

“Kan ini inisiatif anggota Dewan. Saya rasa tidak, tidak (Golkar menjadi inisiator revisi UU KPK),” kata Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/9).

Namun, dalam informasi yang beredar, terdapat enak anggota dewan lintas partai yang menjadi pengusul revisi UU KPK. Salah satunya adalah Saiful Bahri dari Fraksi Partai Golkar.

Kendati demikian, Airlangga membenarkan jika semua fraksi di DPR setuju dengan revisi UU KPK. Dia lalu meminta agar semua pihak menunggu keberlanjutan revisi UU tersebut.

“Itu kan UU inisiatif dari Baleg. Tentu Baleg dan DPR sudah menyerahkan ke Pak Presiden. Kita tunggu saja,” kata dia.

Terkait hal ini, dibawa ke paripurna pada Kamis (5/9), ada enam anggota dewan lintas partai yang mengusulkan Revisi UU KPK. Anggota dewan itu adalah Masinton Pasaribu, Risa Mariska, Saiful Bahri, Taufiqulhadi, Ibnu Multazam, dan Achmad Baidowi. [indonesiainside]

fokus berita : #Airlangga Hartarto


Kategori Berita Golkar Lainnya