11 September 2019

Berita Golkar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Melchias Markus Mekeng kooperatif menjalani pemeriksaan. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk memantau keberadaan orang dekat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu.

Baca Juga: KPK Panggil Melchias Mekeng Jadi Saksi Kasus PKP2B di Kementerian ESDM

“Ya, enggak apa-apa (meski di luar negeri). Akan kami cek dengan pihak imigrasi,” kata Laode di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

Sebab, lembaga antirasuah pada Selasa (10/9) kemarin sudah melakukan pencekalan terhadap Mekeng ke luar negeri. Namun diketahui Mekeng sedang berada di Swiss dalam rangka kunjungan kerja DPR RI.

Padahal, seharusnya Mekeng menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM, hari ini. Namun karena Mekeng tidak hadir hari ini, KPK berjanji tetap menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Mekeng.

“Nanti akan dijadwalkan kembali untuk pemanggilan,” urai Laode.

Laode meyakini bahwa Mekeng akan kooperatif hadir di KPK dalam pemanggilan kedua nanti. Sebab dia merupakan penyelenggara negara yang bertugas di DPR RI.

“Kan beliau anggota DPR, jadi seharusnya beliau tahu,” ucap Laode.

Mengenai materi pemeriksaan terhadap Mekeng, lanjut Laode, lembaga antirasuah ingin mengkonfirmasi terkait kasus yang berhubungan dengan tersangka Samin Tan, pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi. Samin Tan sendiri diketahui penyuap atau pemberi hadiah terhadap anggota DPR RI Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih.

“Ada beberapa hal yang ingin diklarifikasi yang saya enggal bisa sebutkan satu per satu di sini. Tetapi bahwa penyidik-penyidik KPK beranggapan bahwa yang bersangkutan mengetahui beberapa hal yang berhubungan kasus itu,” tukasnya.

Untuk diketahui, kasus suap pengurusan terminasi ini merupakan pengembangan dari kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat beberapa pihak. Samin sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2019.

Samin Tan diduga telah menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Tujuan pemberian suap agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi oleh PT BORN.

Eni menyanggupi permintaan Samin Tan. Eni Maulani Saragih selaku anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR RI bahkan menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM.

Dalam proses penyelesaian, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung. Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tenaga ahli Eni Maulani Saragih.

Uang itu diberikan, pertama pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Total suap yang diterima Eni Maulani Saragih dari Samin Tan sebanyak Rp5 miliar.

Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. [jawapos]

fokus berita : #Melchias Mekeng


Kategori Berita Golkar Lainnya