13 September 2019

Berita Golkar - Wakil Koordinator Bidang DPP Partai Golkar, Darul Siska, menyebut kisruh dalam partainya diakibatkan kepengurusan Airlangga Hartarto tidak memahami aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Darul, yang juga loyalis Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menilai kepengurusan Airlangga tidak membuat tata kerja partai yang baik.

Baca Juga: Ambil Sumpah Dukungan Di Bawah Alquran, Darul Siska Sebut Kubu Airlangga Panik

"Ini yang membuat kisruh, pengurus tidak memahami aturan AD/ART, PO (peraturan organisasi), yang ada yang tidak mengetahui tata kerja yang dibuat pengurus yang sebelumnya . Karena pengurus yang sekarang tidak membuat tata kerja," kata Darul Siska dalam diskusi 'AD/ART sebagai landasan dan pondasi utama Partai Golkar' di Posko Kemenangan Bamsoet, Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Menurut Darul, tak segera dilaksanakannya rapat pleno itu jadi bukti pengurus DPP Golkar saat ini tak memiliki tata kerja. Padahal, rapat pleno itu sudah diatur dalam tata kerja partai.

"Ini yang jadi perdebatan sekarang, kok tidak ada pleno. Padahal itu diatur di tata kerja. Pleno itu harus sekurang 1 kali dalam 2 bulan, kemudian rapat harian sekurang 1 kali dan 1 bulan. Kenapa sekurang-kurang 1 kali dalam 2 bulan, dalam dua bulan itu pasti ada situasi yang dibicarakan dalam Partai Golkar selama dua bulan pasti ada kebijakan-kebijakan yang diambil," sebutnya.

Darul mengatakan hal itulah yang menyebabkan adanya sejumlah kader yang melayangkan protes terhadap kepengurusan Airlangga. Hal itu disebabkan pengurusan Airlangga yang tidak melaksanakan tata kerja partai.

"Kalau tata kerja nggak dilaksanakan itu yang terjadi hari ini. Ada pengurus pleno yang protes kok tidak pleno, berkali-kali kirim surat tidak dijawab oleh ketua umum, sehingga ada ada pengurus ada yang ajukan mosi tidak percaya kepada Ketum karena tata kerja dijalankan," ujarnya.

Darul kemudian memaparkan sejumlah pelanggaran AD/ART yang disebut dilakukan kepengurusan Airlangga. Pertama, Darul menyebut kepengurusan Airlangga melanggar AD/ART Pasal 32 terkait Rampimnas. Pelanggaran itu mulai dari pengurus DPP tidak melaksanakan Rapimnas dalam 1 tahun terakhir, pengangkatan pimpinan fraksi DPR/MPR diputus tidak melalui rapat pleno hingga penggantian ketua DPD menjadi Plt tidak dibicarakan di rapat pleno.

"Tidak dilaksanakan Rapimnas, padahal itu amanatkan dalam AD/ART Pasal 32 ayat 4c. Rapimnas dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 dalam 1 tahun oleh pimpinan pusat itu yang dilanggar. Pengangkatan pimpinan fraksi dan pimpinan majelis dan pimpinan dewan itu harus diputuskan DPP forum tinggi DPP itu ya pleno, walau ditandatangani sekjen dan ketum tapi harus harus lewat pleno, keputusan yang dilakukan ketum dan sekjen atas nama DPP Golkar harus dilaporkan dalam rapat pleno," ujarnya.

"Penggantian pimpinan Fraksi MPR tanpa rapat, tanpa dilaporkan ke pleno, penggantian pimpinan alat kelengkapan DPR, misal dia ketua Komisi III pindah ke Banggar, itu musti ini dibicarakan di pleno tidak bisa serta merta, Dan penggantian DPD sebagai Plt itu harus dibicarakan di pleno kenapa orang di-Plt, kemudian masa baktinya tidak boleh 2 bulan. Plt itu hanya tugas satu melaksanakan tugas daerah. Kemudian tidak boleh membuat dukungan ke Ketum berikutnya kalau 2 bulan tidak musyawarah daerah itu habis," paparnya. [detik]

fokus berita : #Darul Siska


Kategori Berita Golkar Lainnya