13 September 2019

Berita Golkar - Hari Jumat (13/9/2019) teka-teki sosok Ketua DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, akhirnya kini sudah terjawab.

Kali ini Partai Golkar resmi menunjuk Abdulloh.

Usai menyodorkam 6 nama ke DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu.

"Bunyinya bahwa DPP Partai Golkar memberi rekomendasi kepada pak Abdulloh menjadi ketua kita DPRD Balikpapan. Hari Kamis 12 September 2019, kami terima suratnya," kata Ketua Harian DPD partai Golkar Balikpapan, Kas Harianto saat dikonfirmasi oleh Tribunkaltim.co

Penunjukan legislator daerah pemilihan (dapil) Balikpapan Utara sebagai pimpinan DPRD sudah kali kedua. Pada periode sebelumnya Abdulloh pun memimpin parlemen Balikpapan.

"Sesuai hasil tim seleksi DPP partai Golkar, dan usulan DPD partai Golkar Balikpapan. Dari 6 enam nama, keluar 1 nama, pak Abdulloh," tuturnya.

Lebih lanjut, Kas membeberkan arahan partai kepada pimpinan DPRD Balikpapan yang ditunjuk partai berlambang beringin tak lain mengharapkan Abdulloh menjalankan amanah dan mandat sebaik-baiknya.

Selain itu juga dalam hal upaya pembangunan kerjasama lintas partai menyambut berbagai even politik ke depan.

Kata dia, tidak kalah penting menjalin hubungan baik sesama partai, membangun koalisi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Juga mengingatkan fraksi golkar lebih intens terhadap janji partai dalam kampanye," ungkapnya.

Untuk diketahui hasil rapat pleno pengurus harian DPD Partai Golkar Balikpapan ada 6 nama untuk direkomendasikan ke DPP sebagai ketua DPRD Balikpapan, di antaranya Abdulloh, Andi Arif Agung, Johny NG, Suwarni, Fadilah dan Alwi Al Qadri.

Keputusan DPP partai Golkar dalam bentuk SK tersebut akan diserahkan ke pimpinan sementara DPRD Balikpapan untuk segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Anggota DPRD Balikpapan akan mulai bekerja setelah Alat Kelengkapan Dewan atau AKD terbentuk.

Hingga saat ini AKD di DPRD Balikpapan masih menunggu kepastian pimpinan definitif yang diajukan partai peraih suara terbanyak.

"Pembahasan AKD nanti dipimpin oleh pimpinan dewan definitif," kata Thohari Azis Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan sementara.

Untuk diketahui, AKD di parlemen Balikpapan terdiri dari 4 komisi dan 4 badan di antaranya badan anggaran (banggar), badan musyawarah (banmus), badan pembuat peraturan daerah (bapemperda) dan badan kehormatan (BK).

Thohari menjelaskan, badan anggaran berjumlah separuh dari anggota DPRD Balikpapan yang berjumlah 45 orang.

Perwakilan semua fraksi akan ada di dalam badan yang mengurusi soal anggaran tersebut.

Diketahui Ketua DPRD definitif sekaligus menjadi ketua banggar di parlemen Balikpapan.

"Semua fraksi ada.

Proporsional, kan.

Semacam banggar itu 1/2 anggita dewan yang ada.

Golkar 4, PDIP 3, gabungan 3, Gerindra dan PKS masing-masing 2, demokrat 1," bebernya.

"Kalau Banmus separuh dari anggota dewan, fraksi-fraksi akan mengirimkan nama-nama ke pimpinan," tuturnya.

Otak-atik format AKD terus dilakukan partai politik di parlemen.

Komunikasi tengah bergeliat.

Ketegangan tak bisa dihindari bila kepentingan politik saling berbenturan, misal komisi II yang hampir dilirik semua partai.

"Saya pikir kedepankan mufakat tak perlu alot.

Teman-teman sudah komunikasi.

Saya harap mufakat.

Tak ada yang beda (komisi) sama semua. Ini dinamis masih," katanya.

Sementara terpisah di tempat lain Abdulloh, politisi kawakan Partai Golkar mengatakan komunikasi politik jadi kunci penting merampungkan AKD.

"Hasil komunikasi itu hasilkan AKD mana yang kita raih. Kuncinya komunikasi antar fraksi," tuturnya,

Sisi lainnya, PKS Balikpapan tetap mengakomodir kadernya di parlemen yang terindikasi berafiliasi dengan organisasi masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi.

Hal itu diungkapkan, Ketua DPD PKS Balikpapan Sonhaji kepada Tribunkaltim.co, Senin (9/9/2019).

Ia tak menampik terjadi friksi atau pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat di internal PKS.

Tak hanya di Balikpapan, namun di daerah lain hingga tingkat pusat.

"Teman-teman yang mengambil sikap bergabung dengan ormas baru itu (Garbi), tetap kita akomodir di Fraksi PKS.

Kecuali mereka memutuskan pilihan tak mau bergabung dengan PKS lagi," katanya.

Untuk diketahui Pileg 2019 lalu, PKS berhasil memeroleh 6 kursi di DPRD Balikpapan.

Tiga di antara 6 caleg yang duduk di parlemen, dari informasi yang dihimpun terindikasi berafiliasi dengan Garbi.

"Karena mereka punya KTA (kartu tanda anggota) PKS, kemudian masih mengikuti aturan-aturan di PKS, ya kita akomodir," tuturnya.

Ditegaskan Sonhaji, selama kader PKS yang memutuskan hijrah ke ormas tersebut mengikuti aturan AD/ART partai, pihaknya akan tetap mengakomodir.

Faktanya sampai saat ini kader yang bahkan terang-terangan menggunakan atribut Garbi, masih bertahan di PKS.

"Kecuali ada hal yang tak sesuai AD/ART, pasti ada hal-hal yang mesti ditegakkan," tuturnya.

Saat ditanya apakah sejauh ini langkah politik kader yang memutuskan bergabung dengan Garbi masih dalam koridor partai, Sonhaji memberikan jawaban mengambang.

"Kita akan evaluasi terus.

Ketentuan-ketentuan yang tak menyimpang aturan partai, tetap mereka diakomodir.

Bukan berati tidak menegakkan aturan, atau tak tegas dengan hal berbeda. Intinya masih di koridor AD/ART, patuh terhadap kebijakan PKS," jelasnya.

Terpisah, saat Tribunkaltim.co mencoba mengonfirmasi salah satu kader PKS yang duduk di DPRD Balikpapan juga terafiliasi dengan Garbi, hingga berita ini diturunkan tak mengangkat panggilan telepon. [tribunnews]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya