20 September 2019

Berita Golkar - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda pengesahan RUU KUHP. Penundaan pengesahan dilakukan untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Hal itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam diskusi bersama Ormas Tri Karya di Jakarta, Jumat (20/9/2019). Ia menjelaskan RUU itu bukan dibatalkan tetapi ditunda pengesahannya. Pemerintah dan DPR masih akan melihat lagi pasal-pasal yang diprotes masyarakat untuk disempurnakan.

Baca Juga: Data Pribadi Puluhan Juta Penumpang Bocor, Bamsoet Minta Tanggung Jawab Lion Air

"Jadi bukan dibatalkan tapi untuk menunda. Pemerintah sudah menyampaikan melalu presiden meminta kepada DPR agar pengesahan RKUHP ditunda atau di-hold sementara karena ada beberapa pasal yang nasih pro dan kontra," kata Bamsoet.

Selaku pimpinan DPR, lanjutnya, sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pimpinan fraski dan sepakat untuk mengkaji kembali. Pemerintah dan DPR akan mensosialisasi kembali beberapa pasal yang masih pro-kontra.

"Saya enggak tahu pasal apa saja, tapi antara lain soal kumpul kebo, soal kebebasan pers, penghinaan kepala negara dan sebagainya," jelas Bamsoet yang sudah mendeklarasikan diri maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar.

Dia tidak bisa memastikan kapan akan disahkan. Dia hanya tegaskan jadwal Selasa (24/9/2019) pekan depan untuk pengesahan UU tersebut tidak jadi.

"Kita akan lihat kembali, karena kita akan bawa ini ke Bamus hari senin untuk kita minta masukan dari pimpinan fraksi melalui rapat bamus," tutur Bamsoet. [beritasatu]

fokus berita : #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya