23 September 2019

Berita Golkar - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo curhat ke Presiden Joko Widodo soal kerja keras anggota DPR dan perwakilan pemerintah dalam menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Hal itu terjadi saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca Juga: Golkar 3 Kali Rombak Anggota Komisi XI DPR, Terkait Fit Proper Test Calon Anggota BPK?

"Pak Presiden, dapat kami sampaikan bahwa tidak terhitung jumlah rapat dan waktu yang dialokasikan antara tim ahli Komisi III dan pemerintah untuk membahas RUU KUHP," kata pria yang akrab disapa Bamsoet saat membuka pertemuan.

"Bahkan ada juga gara-gara rapat yang enggak pernah pulang-pulang, ribut dengan istri di rumah," tuturnya.

Menurut dia rapat yang jumlahnya tak terhitung itu disebabkan karena tim dari DPR dan pemerintah memperdebatkan setiap pasal demi pasal di RKUHP.

Tujuannya, agar setiap pasal seimbang antara kepentingan ngara dan kepentingan hukum dan masyarakat.

Bamsoet menyadari pro dan kontra di masyarakat melalui media selalu mengiringi karena adanya perbedaan kepentingan dan pemahaman.

Namun, DPR dan pemerintah menampung semua masukan untuk memmperkaya pembahasan.

"Tak sedikit jumlah kritikan dari masyarakat dan ormas yang kemudian dibahas dan diakomodasi. Maka kami pun mengapresiasi kepada seluruh elemen masyarakat," kata politisi Partai Golkar ini.

Akan tetapi, Bambang mengakui sebagai naskah UU yang fundamental dan kompleks, RUU KUHP mungkin juga masih mengandung berbagai kelemahan. Menurut dia, hal itu sangat mungkin terjadi. [kompas]

fokus berita : #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya