25 September 2019

Berita Golkar - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo gagal menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, gagal mendekati kerumunan mahasiswa karena terkena gas air mata.

Bamsoet keluar dari gedung parlemen didampingi Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

Baca Juga: Di Depan Jokowi, Bamsoet Ungkap Kerja Keras DPR-Pemerintah Susun RKUHP

Sebelum berjalan ke arah kerumunan mahasiswa, politikus Partai Golkar itu sempat berkomunikasi dengan polisi untuk memastikan kondisi di depan DPR RI.

Ketika Bambang Soesatyo dan rombongan berjalan mendekati pagar DPR RI, situasi makin panas.

Ini membuat polisi melepaskan tembakan gas air mata. Tak pelak, Bamsoet dan rombongan yang sudah berada di sana pun terkena gas yang sangat pedih itu.

Bamsoet, termasuk petugas pengamanan dalam, dan sejumlah wartawan pun segera kembali, lari menuju ruang Nusantara V di Gedung Dewan.

Beberapa personel kepolisian dari Pam Obvit mengawalnya. Berulang kali Bamsoet terbatuk-batuk dan mengusap kedua matanya sambil meringis.

Sebelum peristiwa itu, Bambang Soesatyo sempat jumpa pers bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Indra Iskandar.

Bamsoet mengatakan DPR RI memutuskan untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang KUHP dan RUU Pemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan sebagai respons terhadap situasi politik terkini.

"RKUP dan RUU Pemasyarakatan sudah kami tunda sesuai usulan pemerintah karena kami menyadari tidak mungkin satu pihak bisa melaksanakan penuntasan UU, harus bersama-sama," kata Bamsoet.

Aspirasi para mahasiswa juga berpengaruh terhadap penundaan tersebut.

"Penundaan itu harus sejalan dengan tata cara dan prosedur di parlemen. Alhamdulillah semua fraksi dalam forum lobi memahami tuntutan mahasiswa dan keinginan presiden, maka kami teruskan," katanya.

Setelah terkena gas air mata, Bamsoet sempat menerima Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan beberapa asosiasi profesi jurnalis.

Pertemuan tersebut berlangsung di pos pengamanan di dekat pintu gerbang utama DPR RI.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan pihaknya menyampaikan beberapa pasal yang bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKHUP ) yang dapat mempersempit ruang gerak pers.

Ia mengatakan salah satu pasal yang kontroversial adalah pasal 219 terkait penghinaan presiden.

"Harusnya presiden tidak boleh mendapatkan privilege yang sangat besar karena dia pejabat publik yang digaji rakyat. Harusnya dia tidak boleh diberi proteksi yang sangat berlebihan karena klausulnya batas antara menghina dan mengkritik itu kan sangat tipis," kata Abdul.

Menanggapi hal itu Bamsoet mengatakan semangat DPR dalam merancang RKUHP tidak untuk membatasi kegiatan pers.

"Tapi semangat itu ( RKHUP ) tidak boleh memberangus kebebasan pers kita, kebebasan pers yang sudah kita miliki selama ini," kata Bambang Soesatyo. [tribunnews]

fokus berita : #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya