25 September 2019

Berita Golkar - Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPRD Situbondo akhirnya tidak mendapat jatah sebagai ketua dalam alat kelengkapan dewan (AKD). Kini, FPG pasrah dan sadar diri kendati tak kebagian unsur pimpinan. Baik di badan maupun di komisi-komisi.

Sebelumnya FPG sudah membuat pernyataan menginginkan adanya pembagian AKD secara proporsional.

“Kami sadar diri dan akan mengikuti proses politik selanjutnya. Bagi Golkar sudah biasa ditinggal dalam pembagian AKD, termasuk pada periode sebelumnya,” ujar Sekretaris DPD Golkar Situbondo Heru Sugiarto.

Heru yang juga Wakil Ketua DPRD Situbondo menyatakan, lima anggota Fraksi Partai Golkar berada di komisi-komisi dan banggar. Hanya saja Golkar tidak berada di unsur pimpinan komisi-komisi. Meski demikian, Fraksi Golkar akan tetap menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan sesuai amanah rakyat.

“Pembentukan AKD itu pasti berdasarkan kesepakatan-kesepakatan politik dan Golkar mengikuti alur politik yang sedang berjalan,” katanya, Rabu (25/9).

Pembentukan AKD dibacakan Ketua DPRD Situbondo Edy Wahyudi melalui rapat paripurna. Hanya satu komisi tidak dijabat dari PKB dan PPP, yaitu di Komisi II.

“Penyebaran anggota AKD sesuai usulan fraksi-fraksi lalu dilakukan pemilihan di masing-masing komisi. Jadi pemilihan pimpinan di komisi itu meliputi ketua, wakil ketua, dan sekretaris,” kata Edy Wahyudi.

Sementara, Rapat Paripurna DPRD Situbondo mengumumkan pembentukan Ketua AKD yang dikuasai Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dua partai ini merupakan peraih suara pemilu terbanyak pertama dan kedua di Situbondo. [surabayainside]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya