25 September 2019

Berita Golkar - Menteri Sosial Agus Gumiwang mendukung langkah Direktur Utama Perum Bulog (Persero) Budi Waseso yang ingin memberantas mafia Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Agus mempersilakan Buwas melaporkan temuannya ke polisi.

Baca Juga: Mensos Agus Gumiwang Kucurkan Rp.7,3 Miliar Bantu Papua dan Papua Barat

"Dalam rangka membantu perbaikan dan penyempurnaan program-program bansos (bantuan sosial) yang ada di Kemensos, termasuk BPNT," ujar Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 September 2019.

Agus juga meminta Buwas menyampaikan temuannya ke Kemensos. Sehingga, Kemensos bisa memberikan sanksi kepada oknum-oknum nakal warung elektronik atau e-warung yang menyalurkan BPNT.
Politikus Partai Golkar itu mengaku sudah bersurat ke Buwas terkait masalah mafia BPNT ini. Dalam surat itu, dia mengusulkan dibentuk tim gabungan.

"Tim gabungan yang isinya dari Bulog, Kemensos, itu tim gabungan turun ke bawah untuk melakukan investigasi terhadap dugaan-dugaan dari penyimpangan yang ada, khususnya di program BPNT," tutur dia.

Tim gabungan ini juga akan bekerja sama dengan satgas bansos yang sudah dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kemensos dan Polri baru menandatangani kerja sama terkait satgas bansos pada tahun lalu.

Tim gabungan antara Kemensos dan Bulog ini juga akan diinstruksikan untuk turun ke lapangan dan melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan penyimpangan. Agus mengaku sudah membicarakan hal ini dengan Kapolri.

"Di sela sidang kabinet saya bicara sama Pak Kapolri, konsep ini saya sampaikan, dan beliau sangat mendukung," jelas Agus.

Bulog menemukan kerugian negara sebesar Rp5 triliun per tahun dari penyaluran BPNT. Kerugian itu berasal dari ulah oknum yang bermain sebagai distributor atau penyalur bantuan.

Buwas menyebut sedikitnya satu oknum penyalur meraup untung Rp1 miliar per bulan. Keuntungan itu diperoleh dengan memangkas nilai paket sembako penerima BPNT dari Rp110 ribu per orang menjadi Rp70 ribu-Rp76 ribu per orang setiap bulannya.

"Hampir 1/3 dari yang dianggarkan untuk BPNT atau Rp5 triliun tiap tahun yang dikorupsi. Dari oknum penyalur bisa meraih Rp9 miliar per bulan," ujar Buwas dalam jumpa pers di Gedung Perum Bulog, Jakarta, Senin, 23 September 2019. [medcom]

fokus berita : #Agus Gumiwang


Kategori Berita Golkar Lainnya