26 September 2019

Berita Golkar - Pemeriksaan terkait dengan pemecatan lima Ketua DPD II Golkar di Bali masih bergulir di Mahkamah Partai (MP). Lima mantan ketua ini bahkan mengklaim bukti yang diajukan DPD I Golkar tak terbukti. Namun hal itu dibantah Golkar Bali.

Baca Juga: Sugawa Korry Kembali Tegaskan Dukungan Golkar Bali Untuk Airlangga di Munas 2019

Lima dari enam ketua DPD II Golkar di Bali yang menolak dilengserkan oleh DPD I Golkar Provinsi Bali mengajukan gugatan ke MP Golkar beberapa bulan lalu. Para Ketua DPD II Golkar yang mengajukan gugatan itu adalah Ketua Golkar DPD Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Buleleng dan Karangasem. Hanya Ketua Golkar Jembrana yang tidak ikut menggugat keputusan DPD Golkar Bali.

Sekretaris DPD partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry menyayangkan para pemohon yang membuat pernyataan ke media massa terkait proses yang berjalan di MP, sebab kedua pihak sudah ada komitmen sejak awal untuk menyerahkan seluruh proses dan menunggu keputusan MP terkait masalah di internal Golkar Bali tersebut.

“Sebenarnya kami tidak ingin berpolemik dan melakukan klarifikasi karena kami komit masalah di Mahkamah Partai itu kami serahkan sepenuhnya pada proses di Mahkamah Partai, apapun keputusannya kami terima. Tapi karena ada pemberitaan terkait dengan proses yang sedang berjalan, menurut saya itu sepenuhnya tidaklah benar. Pada kesempatan ini kami memberikan klatifikasi bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Kami sangat meyakini mereka itu (pemohon) telah secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kebijakan partai khususnya terhadap SK 362 tentang Plt,” tegas Sugawa Korry.

Ia membuka secara terang benderang pelanggaran kolektif para Ketua DPD II Golkar yang dicopot dari jabatannya itu, selain kesalahan secara spesifik masing-masing ketua DPD II itu. Menutut dia, mereka dicopot karena membangkang SK 362 tentang Plt (SK DPP Golkar tentang Pengangkatan Gde Sumarjaya Linggih alias Demer sebagai Pelaksana Tugas/Plt Ketua DPD I Golkar Provinsi Bali menggantikan I Ketut Sudikerta yang tersandung masalah hukum).

Sugawa Korry menjelaskan, para Ketua DPD II itu terus-terusan mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk memilih Ketua Definitif Partai Golkar Provinsi Bali. Bahkan desakannya agar Musdalub segera digelar pada 20 Desember 2018, tak lama setelah SK 362 itu turun. Kendati sudah disosialisasikan SK 362 termasuk alasan DPP Golkar mengeluarkan SK itu, namun desakan segera menggelar Musdalub tak juga surut. “Kenapa saya katakan secara sah dan meyakinkan melakukan pelangaran karena ketika SK 362 itu turun telah diawali oleh desakan di media untuk segera melaksanakan Musdalub dengan berbagai argumentasi bahwa seolah-olah-olah Plt itu tidak punya kewenangan dan sebagainya,” katanya.

Ia menjelaskan pada 9 Desember pihaknya telah mengundang mereka untuk sosialisasikan SK 362 itu. “Kami menjelaskan secara tuntas apa latar belakang DPP mengeluarkan keputusan itu (SK 362), kemudian apa tugas-tugas daripada Plt dan kenapa Pak Demer ditunjuk sebagai Plt, kami sudah jelaskan secara baik, tapi setelah itu tetap diikuti oleh gerakan untuk mendesakan Musdalub termasuk pernyataan-pernyataan yang pada saat itu menyebutkan paling lambat tanggal 20 Desember harus sudah Musdalub,” beber Sugawa Korry.  [balicitizen]

fokus berita : #Sugawa Korry


Kategori Berita Golkar Lainnya