07 Oktober 2019

Berita Golkar - Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melebur Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk meningkatkan investasi dan ekspor mengemuka. Namun, penggabungan dua kementerian beda karakteristik itu, antara diplomasi yang dilakukan Kemenlu dengan negosiasi dagang dilakukan Kemendag pasti tidaklah mudah.

Sejumlah pihak menilai hal itu bakal sulit diwujudkan, lebih banyak tak berfaedahnya ketimbang manfaatnya. Politisi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menilai akan sangat sulit melebur dua kementerian itu. Apalagi, tidak semua orientasi Kemendag berurusan dengan luar negari.

Baca Juga: Bobby Rizaldi Ungkap RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Dibahas DPR Periode 2019-2024

"Bila meleburkan kementerian luar negeri dengan seluruh fungsi kementerian perdagangan, saya rasa sulit karena tidak semua fungsi kementrian perdagangan itu berorientasi luar negeri. Banyak yang berorientasi dalam negeri seperti penguatan perdagangan dalam negeri, standardisasi, pemberdayaan konsumen dalam negeri dan lainnya," kata mantan anggota Komisi I DPR lalu yang kini terpilih kembali itu kepada wartawan, Senin (10/7/2019).

Dia menjelaskan, Kementerian Luar negeri adalah salah satu yang nomenklaturnya jelas ada di UUD 45 dan tidak bisa diubah sembarangan. Kiranya jika ada penggabungan fungsi seperti yang disebutkan dalam UU Kementerian 39/2008 dan Perpres Nomor 7 tahun 2015 mengenai Organisasi Kementerian Negara 2015, ini bisa dilakukan beberapa opsi.

Baca Juga: Golkar DPRD DKI Cium Aroma Tak Sedap Usulan Dana Rehab Rudin Gubernur Anies

"Kiranya memang Presiden ingin menyederhanakan koordinasi dalam hal Perdagangan Luar Negeri (DAGLU) ke dalam organisasi Kementrian Luar Negeri, perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama tentu jenis perdagangan nya, apakah ekspor atau impor atau dua-dua nya? Karena kompleksitas nya misal koordinasi hulu hilir importasi barang mentah industri. Atau meningkatkan ekspor nya saja. Atau memang seluruh fungsi DAGLU," katanya.

Di kesempatan lain, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana meminta wacana penggabungan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri harus dikaji secara mendalam.

Ia menduga wacana tersebut muncul karena pemerintah meniru Australia yang menjadikan Departemen Luar Negeri dan Departemen Perdagangan mereka menjadi satu.

Baca Juga: Pilkada Mataram 2020, Golkar Pertimbangkan Kader Perempuan Dampingi Mohan

"Kemungkinan ini mau meniru di Australia, di sana ada Department Curent Afair and Trade, dugaan saya seperti itu. Namun perlu diketahui, bahwa ide Australia itu adalah sebagai negara yang bertumpu pada diplomasi ekonomi, maka penggabungan dua departemen itu jadi relevan," ujarnya.

Hikmahanto mengingatkan, urusan kebijakan luar negeri, tidak hanya soal ekonomi namun juga politik, pertahanan dan lainnya. Jika Indonesia ingin menjadikan semua kebijakan luar negeri termasuk eskpor impor menjadi satu tangan, kata dia, maka penggabungan bisa saja dilakukan.

"Namun yang pasti agak repot kalau pemerintah kita lakukan itu. Saya belum tahu bagaimana strukturnya nanti, tetapi tidak semua Direktorat Jenderal di Kemendag bisa masuk ke Kemenlu. Ini akan menjadi beban bagi siapapun yang memimpin (Menterinya)," ujarnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ngebet Masuk Komisi IV DPR RI, Ini Alasannya

Hikmahanto berpendapat, ada beberapa masalah teknis di Perdagangan yang di luar kemampuan Kemenlu sehingga perlu kajian mendalam. Terlebih jika menteri luar negerinya, misalnya seorang diplomat yang kurang paham kebijakan perdagangan.

"Kalau benar nanti disatukan, pasti ada Dirjen yang harus dipindah dari Kemendag ke kementerian lain, misalnya, Koperasi dan UMKM. Lalu bicara ekspor impor juga, produk impor seperti ayam, daging, hingga sayur dan buah itu kan juga melibatkan Kementerian Pertanian, bagaimana produk impor tidak mengganggu petani dan peternak lokal. Jadi ada fungsi-fungsi teknis yang tidak bisa masuk ke Kemenlu," tuturnya.

Baca Juga: Sudah 3 Kali Mangkir, KPK Minta Melchias Mekeng Segera Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Ia juga memprediksi implementasi penggabungan harus diantisipasi bukan hanya 1-2 tahun masa transisi, tetapi bisa berefek jangka panjang.

"Kita bicara perubahan mindset dan kultur, resistensi di internal, dan lainnya. Misalnya sekarang pejabat eselon 1 (Dirjen) di kemenlu ada 7, nanti bisa menciut. Lalu apakah orang-orang yang dulu di Kemendag bisa menjabat Dirjen nantinya, ini akan memunculkan kecemburuan. Hal-hal seperti itu harus dilihat dan diantisipasi," tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Internasional Arya Sandhiyudha melihat, esensinya penggabungan itu bukan pada nomenklatur, tetapi penguatan fungsi struktural di dalam Kemenlu dan peningkatan capaian kinerja Kemenlu.

Baca Juga: Bamsoet Melunak, Siapa Caketum Lawan Airlangga di Munas Golkar 2019?

Menurutnya, wacana ini juga sinyal untuk DPR RI, Komisi I utamanya perlu mengawasi dan mendukung agenda Kemlu. "Saya kira bukan peleburan dua Kementrian itu maksudnya, tetapi penguatan fungsi diplomasi ekonomi di Kemenlu. Jadi untuk agenda perdagangan luar negeri nanti leading sector nya Kemenlu untuk memudahkan garis koordinasi," katanya.

Diketahui, sejauh ini ada perbedaan karakteristik antara diplomasi yang dilakukan Kemenlu dengan negosiasi dagang yang dilakukan Kemendag. Selama ini, Kemenlu lebih menangani tugas diplomasi ekonomi. Namun, diplomasi tersebut tidak secara spesifik mencakup negosiasi perdagangan.

Sehingga apabila nanti digabungkan dengan Kemendag, bakal ada tantangan tersendiri. Selain itu, negosiasi dagang menghadapi permintaan masing-masing negara. Karena itu, Kemendag telah memiliki Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI), yang khusus menangani negosiasi perdagangan berbasiskan data. {jakarta.tribunnews.com}

fokus berita : #Bobby Rizaldi #Hikmahanto Juwana #Joko Widodo


Kategori Berita Golkar Lainnya