07 Oktober 2019

Berita Golkar - Partai Golkar menyindir adab politik jika Gerindra ingin bergabung ke koalisi Jokowi-Maruf Amin dan meminta jatah kabinet. "Jika kabar bahwa Gerindra akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Kyai Maruf ini benar, sungguh menyalahi akal sehat demokrasi kita," ujar Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily, Senin (7/10/2019).

Menurut dia, kalau mau bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi, boleh saja. Tapi apakah nanti tidak khawatir disebut menjilat ludahnya sendiri?

Ace mempertanyakan perubahan sikap Gerindra, dari partai yang selama ini menjelek-jelekkan pemerintahan, partai yang selama ini berkampanye dengan tawaran visi dan misi yang berbeda dengan Presiden Jokowi, sekarang ini meminta jatah kabinet.

"Untuk apa ada kontestasi Pilpres jika yang kalah malah meminta jatah kursi kabinet," jelas mantan juru bicara Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019 lalu, Senin (7/10/2019). 

Baca Juga: Golkar DPRD DKI Cium Aroma Tak Sedap Usulan Dana Rehab Rudin Gubernur Anies

Anggota KIK yang sudah bekerja keras memenangkan Jokowi-Maruf, imbuh dia, tidak pernah meminta jatah kabinet. "Apakah tidak malu kepada rakyat Indonesia kalau yang selama ini teriak-teriak negatif tentang Jokowi malah minta-minta jatah kabinet?" ujarnya.

Diberitakan, Partai Gerindra disebut-sebut akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Tak hanya itu, partai Gerindra dikabarkan meminta tiga jatah kursi menteri ke Presiden Jokowi.

Namun, kabar itu dibantah oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil menegaskan bahwa tidak benar bila ada yang menyatakan Partai Gerindra meminta jatah tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca Juga: Beda Karakter, Bobby Rizaldi Minta Penggabungan Kemenlu dan Kemendag Dikaji Ulang

"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas, beliau (Prabowo) aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Tanggapan PDIP

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam membentuk kabinet. Termasuk mengenai kemungkinan Gerindra mendapatkan jatah kursi menteri. "Menteri itu hak prerogatif presiden jadi ya kita harus menghargai prerogatif presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (7/10/2019).

Menurut Puan, PDIP tidak bisa memutuskan sendiri persetujuan masuknya Gerindra ke pemerintahan. PDIP harus berkonsultasi dengan partai-partai pengusung Jokowi-Ma'ruf lainnya, seperti Golkar, NasDem, PKB, PPP, bahkan Hanura.

Baca Juga: Incar Kursi Ketua Komisi I dan II DPR, Aziz Syamsuddin Ungkap Golkar Masih Aktif Lobi-Lobi

"Ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan pak Jokowi jadi semua merupakan hak prerogatif presiden, harus apa namanya, harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan semua partai yang mendukung pak presiden. kita lihat aja nanti," katanya.

Hingga saat ini menurut Puan, Presiden Jokowi belum membicarakan kepada Parpol pengusung mengenai masalah kabinet dan kemungkinan masuknya Gerindra ke pemerintah. "Setuju engga setuju kita lihat saja Presiden belum ngajak ngomong," pungkasnya. {www.tribunnews.com}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily #Joko Widodo #Puan Maharani


Kategori Berita Golkar Lainnya