11 Oktober 2019

Berita Golkar - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menegaskan rencana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak bakal mengubah sistem pemilihan Presiden. Sehingga pemilihan Presiden akan tetap dilakukan secara langsung dan bukan melalui MPR.

"Kalau Anda tanya apakah amendemen ini mengubah sistem pemilihan presiden? (jawabannya) tidak," ujar Bamsoet di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Bamsoet berkata, konsep amandemen yang akan dilakukan pihaknya lebih berfokus merancang blue print alias perjalanan bangsa Indonesia di sisi ekonomi dalam beberapa tahun kedepan.

Baca Juga: Demi Selamatkan Partai, Ormas MKGR Desak Bamsoet Tetap Maju di Munas Golkar

"Amandemen terbatas maksudnya adalah lebih kepada perjalanan bangsa kita ke depan dari sisi ekonomi. Bagaimana kita bisa menciptakan ke depan ini suatu hal yang semacam cetak biru atau blue print Indonesia 50-100 tahun kedepan yang semua mengacu pada satu buku induk," tegasnya.

Ataupun, jelas Bamsoet, blue print dalam amandemen terbatas itu diharapkan menjadi acuan visi dan misi para calon pemimpin negara atau daerah dalam konsep pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya.

"Presiden, bupati, walikota dan seterusnya itu harus mengacu kepada peta jalan Indonesia yang sudah kita gariskan ke depan. Sehingga manakala ada pergantian pergantian kepala negara, pergantian bupati, walikota, gubernur itu blue printnya sama," jelasnya.

Baca Juga: Bamsoet Minta Penusukan Wiranto Tidak Didramatisir Dan Dikaitkan Dengan Pelantikan Jokowi

Di sisi lain, Politikus partai Golkar ini memastikan MPR bakal membuka pintu bagi semua pihak untuk memberikan masukan dalam upaya amandemen terbatas UUD 1945 ini.

"Kita ingin masyarakat ikut andil untuk memberikan masukan atas konstutusi yang akan kita jalankan ke depan. Kami membuka diri aspirasi dari masyarakat terhadap amandemen terbatas," terangnya. {nasional.okezone.com}

fokus berita : #Bambang Soesatyo #Bamsoet


Kategori Berita Golkar Lainnya