13 Oktober 2019

Berita Golkar - Usulan pembentukan Provinsi Surakarta yang dilontarkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyisakan pertanyaan. Pertanyaan itu soal kota mana yang layak dijadikan ibu kota provinsi bila usulan itu direalisasikan.

Juliyatmono menyebutkan, ada tujuh kabupaten/kota yang akan dilibatkan dalam pembentukan Provinsi Surakarta. Ketujuh kabupaten/kota itu, yakni Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten.

Baca Juga: Firman Soebagyo Tegaskan Menekan Jokowi Terbitkan Perppu KPK Itu Inkonstitusional

Namun, kota manakah yang layak untuk dijadikan ibu kota provinsi?

Pengamat politik dan hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Isharyanto menerangkan, kelayakan sebuah kota untuk dijadikan ibu kota provinsi dapat dilihat dalam dua aspek.

"Pertama adalah aspek teknis sebuah ibukota, apalagi mencakup wilayah provinsi maka harus memenuhi jaringan prasarana fisik yang memadai serta didukung oleh persyaratan komunikasi dan menarik sebagai Center of City Activity," terang Isharyanto, Sabtu (12/10/2019).

Baca Juga: Ingin Masuk Kabinet, Ace Hasan Kuatir Gerindra Bakal Jadi Duri Dalam Daging

Isharyanto menuturkan, menarik sebagai Center of City Activity artinya secara sosial dan ekonomi, sebuah kota harus bisa menjadi magnet pemantik kegiatan ekonomi atau pusat pusat pengembangan teknologi.

"Namun, tidak hanya itu, tetapi fungsi strategis nya bisa dikembangkan karena adanya faktor-faktor baru seperti ekonomi digital misalnya dan seterusnya," tutur Isharyanto.

Isharyanto menegaskan, sebuah kota yang dipilih menjadi ibukota provinsi harus mampu menjawab perkembangan industri saat ini, terlebih industri 4.0. "Itu harus menjadi pertimbangan penting dalam memilih ibukota provinsi," tutur Isharyanto.

Baca Juga: Dave Laksono Yakin TNI Solid Antisipasi Ancaman Radikalisme

Isharyanto menjelaskan aspek strategis merupakan aspek yang lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan ibu kota provinsi. "Harus dipahami bahwa penetapan sebuah lokasi ibukota adalah sesuatu yang berada dalam kajian strategis dan pemerintahan," terang Isharyanto

"Sehingga, acapkali bermakna politis untuk menentukan kelayakan dalam aspek ini, masih menunggu realisasi dari pembentukan wilayah provinsi karena akan melahirkan konfigurasi politik misalnya keberadaan DPRD," tambahnya. {solo.tribunnews.com}

fokus berita : #Juliyatmono #Isharyanto


Kategori Berita Golkar Lainnya