15 Oktober 2019

Berita Golkar - Beredarnya dua surat rekomendasi DPP Partai Golkar akan nama untuk menjabat pimpinan DPRD Dairi membuat sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara Riza Fakhrumi Tahir berang.

“Saya tidak tahu ada surat pengantar rekomendasi Sdr Sabam Sibarani yang saya tandatangani. Saya tidak pernah menandatangani surat pengantar itu. Tandatangan saya di-scaning tanpa persetujuan saya. Surat itu tidak sah. Saya sedang mencari tahu pihak yang memalsukan tandatangan saya,” ujarnya.

Demikian keterangan sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara Riza Fakhrumi Tahir kepada Dairi Pers melalui pesan Whattappnya . “Saya ingatkan agar Sekretaris DPRD tidak memproses pimpinan DPRD dari FPG,” katanya.

Baca Juga: Abdul Wahid Siap Lahir Batin Duet Dengan Sahbirin Noor di Pilgub Kalsel 2020

Riza menjelaskan, peringatan itu diberikannya sehuhubungan munculnya surat DPD Partai GOLKAR Sumut tentang pengantar Rekomendasi DPP Partai Golkar No. R.1177/GOLKAR/IX/2019 tentang pengesahan Sabam Sibarani S.Sos, MM sebagai Calon Pimpinan DPRD Dairi. Surat tertanggal 10 Oktober itu ditandatangani Plt Ketua Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris Riza Fakhrumi Tahir.

Riza menjelaskan kalau surat rekomendasi atas nama Sabam Sibarani, itu juga dinilainya aneh. Penomoran dan penanggalan suratnya tidak lazim. Angka Rumawi IX pada nomor surat menandakan surat dikeluarkan pada bulan IX (September), sedangkan surat rekomendasi itu dikeluarkan Oktober.

Mestinya di nomor surat tercantum angka X kalau dikeluarkan Oktober. Kalau tertulis angka IX, maka bulan dikeluarkannya surat adalah September. “Ini surat di luar kelaziman tata kelola surat menyurat di Partai Golkar. Ini harus dicross check dulu,” katanya.

Baca Juga: Ini 3 Poin Kesepakatan Antara Golkar dan Gerindra

Riza mensinyalir ada manipulasi rekomendasi yang dilakukan oknum-oknum DPD Partai Golkar Sumut, dengan memaksakan kehendak membatalkan rekomendasi atas nama Ir. Johanson Manik dan menggantinya dengan Sabam Sibarani.

Kalau mau mengganti Johanson kepada Sabam, ganti dulu nomor suratnya, supaya nyambung dengan bulan dikeluarkannya rekom atas nama Sabam Sibarani. “Supaya tidak ketahuan manipulasinya,” kata Riza.

Sebelumnya, lanjut Riza, DPP Partai GOLKAR melalui surat No. R. 1177/GOLKAR/IX/2019 yang ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Fredrick Lodwijk merekomendasi Johanson Manik sebagai Calon Ketua DPRD Dairi.

 

Baca Juga: Masih Cari Pasangan, Neni Moerniaeni Kembalikan Formulir ke Gerindra Bontang

Rekomendasi itu dikeluarkan pada September 2019. “Kalau benar DPP mengeluarkan rekom baru atas nama Sabam Sibarani tanpa membatalkan rekom atas nama Johanson Manik, berarti kebijakan dan sistem administrasi surat menyurat DPP kacau balau,” katanya.

Menurut Riza, dia semakin faham alasan tandatangannya discaning tanpa persetujuan terlebih dahulu. Kalau diberitahu terlebih dahulu, lanjutnya, tentu dia tidak akan menandatangani surat pengantar DPD Partai Golkar Sumut karena ketidaklaziman dan kesimpangsiuran rekomendasi DPP tentang penetapan calon Ketua DPRD Dairi dari Partai Golkar.

“Masak saya mau menandatangani surat pengantar atas rekomendasi yang simpang siur. Ya, tidaklah. Saya ini, kan memang sudah lama dianggap penghalang bagi oknum – oknum yang  terganggu kepentingannya. “ujarnya. 

Baca Juga: Akbar Tandjung Optimis Tokoh Gerindra Kompeten Perkuat Kabinet Jokowi

Riza meminta Sekretaris DPRD Dairi tidak memproses penetapan Ketua DPRD dari Partai Golkar.

“Surat pengantar Golkar Sumut illegal, batal demi hukum. Sedangkan rekomendasi DPP masih simpang siur. Tunda dulu proses penetapan Pimpinan DPRD Dairi sampai ada penjelasan dari DPP Partai Golkar. Surat yang ada nama saya, itu punya konsekuensi hukum. Saya minta Sekretaris Dewan berpijak pada legal standing surat Golkar Sumut dan rekom DPP Golkar,” Tegas Riza.

Sebelumnya muncul dua surat rekomendasi atas nama Johanson Manik dan tiba tiba Sabam Sibarani juga mengantarkan surat rekom DPP Golkar ke Sekretaris DPRD Dairi yang mengklaim dirinya mendapat rekomendasi.

Sabam juga menyertakan surat pengantar  nomor B-549/GK-Sumut/IX/ 2019 yang konon ditanda tangani PLT Ketua DPD Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris Riza Fahrumi Tahir tertanggal 12 Oktober 2019.

Sepertinya tidak ada “pemalsuan” sempurna karena tanggal surat 12 Oktober 2019 justru di nomor surat justru bulan september. {dairipers.com}

fokus berita : #Riza Fakhrumi Tahir #Sabam Sibarani S.Sos #MM #Ahmad Doli Kurnia Tandjung


Kategori Berita Golkar Lainnya