17 Oktober 2019

Berita Golkar - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR mengunjungi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kediamannya di Cikeas, Bogor, Rabu malam (16/10).

Kedatangan Pimpinan MPR ini untuk mengantarkan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden serta mendiskusikan berbagai agenda MPR lima tahun kedepan. Kiprah SBY sejak mengabdi di TNI, menteri, hingga sepuluh tahun memimpin Indonesia, tentu menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi kebangsaan.

Kepada Pimpinan MPR, SBY menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin 20 Oktober mendatang. Sebelum ini, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputeri juga menyatakan kesediaannya datang ke pelantikan itu. Kehadiran keduanya akan kian mengukuhkan kekompakan para elite politik dan tokoh bangsa.

Baca Juga: Jusuf Kalla Bandingkan Pengalaman Jadi Wapres SBY dan Jokowi

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, menyampaikan bahwa bangsa ini hanya tinggal memiliki dua mantan presiden sebagai tokoh bangsa. Yaitu, Megawati sebagai Ibu bangsa dan SBY sebagai Bapak bangsa. 

“Kehadiran Ibu bangsa dan Bapak bangsa ini tentu akan kian meneduhkan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan pesan kepada dunia bahwa suhu politik Indonesia sangat kondusif dan para pemimpin bangsanya kompak,” ujar Bamsoet, usai bertemu SBY di Bogor, Rabu malam (16/10).

Dalam kesempatan itu, tambah Bamsoet, Pimpinan MPR juga menyampaikan secara umum sebagai anak bangsa, butuh berbagai sudut pandang dari para tokoh seperti Pak SBY yang sudah kenyang memakan asam garam kehidupan kebangsaan.

Sehingga kita bisa mengetahui apa yang masih kurang untuk kemudian diperbaiki dan disempurnakan. Karena memajukan Indonesia merupakan usaha tanpa henti, usaha berkelanjutan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Baca Juga: Fadel Muhammad Ungkap Respon Positif Jokowi Terkait Wacana GBHN dan Amandemen UUD

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini tak menampik bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugas MPR RI ke depan, memerlukan banyak nasehat dan pandangan serta dukungan dari para sosok negarawan dan tokoh bangsa yang sudah teruji mendarma-bhaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas ke depan, MPR akan berpedoman juga pada rekomendasi yang disampaikan oleh MPR RI 2014-2019. "Dengan bertemu para tokoh yang menjadi pemimpin bangsa, MPR RI akan mendapat berbagai insight dan sudut pandang yang beraneka ragam. Dari situ nanti kita bisa tarik benang merahnya," terang Bamsoet. 

"Tak hanya tentang rencana amandemen terbatas UUD 1945, melainkan juga usulan tentang membuat blue print pembangunan Indonesia 50-100 tahun ke depan," lanjutnya lagi.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, terkait wacana amandemen terbatas UUD NRI 1945, terdapat banyak kesamaan pandangan antara Pimpinan MPR RI dan SBY. Ketua Umum Partai Demokrat menyarankan pimpinan MPR RI untuk tidak tergesa-gesa serta membuka ruang sebesar-besarnya guna menampung semua aspirasi masyarakat.

Baca Juga: Mahyudin Ingin Amandemen UUD 1945 Dimasukkan Dalam Visi Misi Lembaga Negara

"Ide amandemen terbatas UUD NRI 1945 atau menurut istilah Pak SBY adalah penyempurnaan, tentu bukan tanpa alasan. Apalagi, amandemen terakhir dilakukan tahun 2002. Waktu 17 tahun sudah cukup bagi kita untuk mengkaji lagi, apakah UUD NRI 1945 sudah tepat atau harus dilakukan penyempurnaan kembali. Karenanya, kita buka ruang publik seluas-luasnya untuk memberikan masukan terkait amandeman terbatas UUD NRI 1945," urai Bamsoet.

Wakil Ketua KADIN Indonesia menuturkan, MPR akan mempergunakan golden time dalam 3 tahun pertama untuk mengkaji usulan amandemen UUD NRI 1945. Tahun pertama hingga 2020 digunakan mendengar serta menyerap semua masukan yang ada.

Ditahun kedua, 2021, akan didapatkan benang merah subtansi yang dikehendaki rakyat. Dan, ditahun 2022 tinggal dibahas dan diputuskan perubahan apa yang akan diambil. Apakah diperlukan penyempurnaan atau amandemen terbatas atau belum diperlukan. Semua sangat tergantung pada kekeputusan mayoritas rakyat.

Baca Juga: Cegah Politik Transaksional, Akbar Tandjung Usul Pileg Gunakan Sistem Tertutup

"Menurut pandangan Pak SBY, adanya aspirasi rakyat untuk amanden UUD 1945 jangan dipadamkan. Kaji dan buka seluas-luasnya pembahasan dan pengkajian tentang amandemen terbatas itu," papar Ketua MPR RI. 

"Jika memang pada akhirnya diputuskan jadi dilakukan penyempurnaan atau amandemen UUD NRI 1945, maka disarankan tidak lebih dari tiga tahun pembahasannya atau jangan melewati tahun 2022. Pak SBY menilai jika lebih dari tiga tahun, atau melewati tahun 2022 jatuhnya sudah politis karena mendekati Pemilu," pungkas Bamsoet.  {rmco.id}

fokus berita : #Bambang Soesatyo #Bamsoet #SBY


Kategori Berita Golkar Lainnya