24 Oktober 2019

Berita Golkar - Ketua Fraksi Golongan Karya (F-Golkar) DPRD Lombok Timur, HL. Hasan Rahman melakukan kritik terhadap kebijakan dari pemerintah daerah mengenai masalah penggunaan baju adat sasak mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai ke sekolah-sekolah.

Karena dianggap terkesan tergesa, tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada semua lapisan yang terkena dengan kebijakan penggunaan baju adat tersebut.

”Soal kebijakan Bupati mengenai masalah penggunaan baju adat terkesa tergesa-gesa tanpa melakukan sosialisasi jauh sebelumnya,” tegas Hasan Rahman kepada wartawan di kantornya, Rabu (23/10).

Baca Juga: Dyah Roro Esti Taruh Harapan Besar Kepada Menteri-Menteri Baru Jokowi

Ia menjelaskan memang kalau dari eksekutif dan legislatif tentunya tidak masalah dengan kebijakan penggunaan baju adat sasak setiap hari Kamis. Dengan cepat bisa menyesuaikan. Akan tapi yang perlu dipikirkan adalah para siswa mulai dari tingkat TK, SD maupun SMP se-Lotim itu yang jadi masalah.

Karena tentunya butuh penyesuaian dalam menjalankan kebijakan penggunaan baju adat sasak tersebut. ” Itulah gunanya kita melakukan sosialisasi jauh sebelum mengeluarkan kebijakan yang akan menyentuh ke semua kalangan di Lotim,” ujarnya.

Namun begitu, lanjut, Politisi Golkar Lotim, yang jelas meskipun Golkar partai pendukung pemerintah di Lotim saat ini, bukan berarti tidak berani melakukan kritik. ” Kalau memang kebijakan itu tidak menyentuh ke masyarakat maka tentu kami akan mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Lotim,” tandasnya. {lombokita.com}

fokus berita : #HL. Hasan Rahman


Kategori Berita Golkar Lainnya