25 Oktober 2019

Berita Golkar - Menteri Koordinator Bidang Perekonomiam Airlangga Hartarto menanggapi laporan Bank Dunia terkait skor kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Bussines (EoDB) 2020, khususnya perolehan EoDB Indonesia yang dilihatnya masih stagnan.

Menurutnya, perolehan skor RI yang tetap berada di peringkat ke-73 atau sama dengan tahun 2018 lalu, masih perlu ditingkatkan, meskipun terdapat kenaikan di beberapa aspek penilaian.

"Tentunya dengan posisi yang tetap di beberapa tahun terakhir ini (peringkat ke-73), ada peningkatan dari segi nilai. Tapi peningkatan dari segi nilainya belum cukup untuk mengangkat kita punya prestasi," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).

Baca Juga: 7 Fakta Seputar Terpilihnya Airlangga Jadi Menko Perekonomian, Nomor 6 Wasiat Dari Darmin

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebutkan tiga aspek yang naik dan membuatnya cukup puas. Di antaranya, pembayaran pajak (paying taxes), akses kelistrikan (getting electricity) dan penegakan kontrak (enforcing contract).

Dengan melihat 3 aspek itu, dirinya yakin Indonesia bisa meningkatkan skor EoDB-nya di tahun-tahun selanjutnya. "Skornya tetap 73, tapi ada beberapa hal yang naik, itu saya pikir ya diapresiasi, seperti perpajakan, kemudian untuk listrik juga tetap, kemudian peningkatan yang terkait dengan kemudahan untuk likuidasi," ucap Airlangga.

"Dan yang paling menarik itu adalah enforcing contract, karena itu menjadi bagaimana kontrak itu dihormati," sambungnya.

Baca Juga: Jokowi Tunjuk Jerry Sambuaga Jadi Wakil Menteri Perdagangan

Ke depan, lanjut Airlangga, pihaknya masih akan terus memperbaiki aspek starting a business agar peringkatnya dapat naik. Karena jika melihat skor starting a business Indonesia, tercatat masih stagnan di angka 81,2 atau peringkatnya turun dari 134 ke 140 pada EoDB 2020.

Salah satu penyebabnya, diutarakan Ketua Umum Partai Golkar itu, adalah persoalan implementasi program Online Single Submission (OSS) yang belum berjalan dengan baik. "Memang OSS ini masih belum mampu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya pikir ke depan akan ada imporvement dan daerah akan lebih banyak yang ikut OSS," ujarnya.

Adapun aspek penilaian EoDB lainnya yang mengalami penurunan skor serta peringkat adalah registering property. Di situ dinilai persoalan prosedur, waktu, dan biaya untuk mendaftarkan properti.

Baca Juga: Anggota Fraksi Golkar Milenial DPR Ajak Ratusan Anak Yatim Nonton Bareng Film Bebas

Tercatat pada laporan EoDB 2019, skor registering property mencapai 61,67 dan terletak di peringkat 100. Sementara pada EoDB 2020, skor registering property tercatat turun menjadi 60 dan peringkatnya pun turun menjadi 106.

World Bank mencatat jumlah prosedur yang dibutuhkan untuk mendaftar properti meningkat dari 5 menjadi 6. Selain itu dari segi waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan properti juga meningkat, dari 27,6 hari menjadi 31 hari. {www.sinarharapan.co}

fokus berita : #Airlangga Hartarto


Kategori Berita Golkar Lainnya