29 Oktober 2019

Berita Golkar - Kegagalan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara, Christiany Eugenia Paruntu atau akrab disapa Tetty, masuk kabinet pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, di detik-detik terakhir, membuat efek buruk untuk Tetty.

Salah satu efek negatif yang kini diterima oleh Tetty adalah, persekusi di media sosial, dimana banyak lawan politik menjadikan kegagalan Tetty tersebut, sebagai bahan untuk menyerang pribadi dari Bupati Minahasa Selatan ini.
 
Hal ini membuat sejumlah kader Golkar meminta kepada pihak Istana Kepresidenan, segera membuat pernyataan klarifikasi, untuk menjelaskan situasi yang terjadi dengan Tetty Paruntu.
 
 
"Pihak istana harus memberikan klarifikasi yang sejujur-jujurnya. Apakah benar ada panggilan atau tidak," tutur Ketua Fraksi Partai Golkar, DPRD Sulut, Raski Mokodompit, Selasa (29/10).
 
Mokodompit bilang, seharusnya Bey Machmudin sebagai protokol waktu itu, dan Mensesneg Pratikno adalah orang yang harus melakukan klarifikasi terkait Tetty Paruntu.
 
"Intinya pihak Istana harus ada klarifikasi biar berita tidak simpang siur. Apalagi ini terkait dengan nama baik seorang pribadinya ibu Tetty Paruntu, termasuk kapasitas beliau sebagai Bupati Minsel dan Ketua DPD Golkar Provinsi Sulut,” ujar Mokodompit kembali. {kumparan.com}

fokus berita : #Tetty Paruntu #Christiany Eugenia Paruntu #Raski Mokodompit


Kategori Berita Golkar Lainnya