30 Oktober 2019

Berita Golkar - Rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menuai reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros, Patarai Amir.

Patarai mengatakan, seharusnya pemerintah menghitung dengan matang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. "Seharusnya pemerintah menunda dulu rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan," kata Patarai Amir, Rabu (30/10/2019).

Politisi Partai Golkar tersebut, mengatakan pemerintah harus melihat kondisi masyarakat terlebih dahulu. "Dengan harga yang sekarang saja, masyarakat banyak yang terbebani," ujarnya.

Baca Juga: Manajemen Resiko Belum Jadi Budaya di BPJS, Poempida Tagih Komitmen Direksi

Sementara itu, salah seorang warga Maros, Haeruddin, mengaku telah mendapatkan informasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Ia mengaku memperoleh informasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari media.

Hal tersebut disampaikan Haeruddin, saat ditemui di kantor BPJS Cabang Maros, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Turikale. "Infonya sih bakal naik, tetapi baru berlaku tahun depan," kata Haeruddin.

Haeruddin mengaku, ia dan keluarganya merupakan peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Setiap bulan, ia membayar Rp 25.500 per orang. "Kalau bisa iuran BPJS Kesehatan jangan dinaikan, agar tidak membebani masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Hanya Untuk Kalangan Atas, Basri Baco Tolak Jalur Sepeda di DKI Senilai Rp.73,7 Miliar

Sekadar diketahui, dalam Perpres yang diteken Jokowi, peserta BPJS pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas 3, akan meningkat menjadi Rp 42 ribu. Padahal saat ini, hanya Rp 25.500 per orang.

Iuran peserta mandiri kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 110.000, dari saat ini sebesar Rp 51 ribu. Sedangkan peserta kelas 1, akan naik menjadi Rp 160 ribu, dari saat ini Rp 80 ribu. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, diketahui mulai berlaku 1 Januari 2020.

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. {makassar.tribunnews.com}

fokus berita : #Patarai Amir


Kategori Berita Golkar Lainnya