04 November 2019

Berita Golkar - Reaksi keras ditunjukkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni atas insiden Menpora Zainudin Amali tak bisa masuk Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) lantaran pintu dikunci.

“Saya menyayangkan tindakan dari Pemkot Surabaya yang tidak elok, tidak pantas. Harus diketahui Surabaya itu masih kota madya yang masih dalam bingkai NKRI,” katanya saat dihubungi, Senin (4/11/2019).

Karena itu, dia meminta Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma agar mencopot Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Surabaya, Afghani Wardhana.

Baca Juga: Pasca Munas, Zainudin Amali Bakal Mundur Dari Plt Ketua Golkar Jatim?

“Ketika ada pejabat setingkat menteri mau mengujungi stadion dan itu sudah dikoordinasikan sebelumnya, lalu kemudian dikunci, itu tidak elok, tidak patut. Makanya kenapa kami meminta kepada wali kota Surabaya untuk mencopot Kadispora,” jelasnya.

Namun Fathoni menegaskan, permintaan agar Risma mencopot Kadipora tersebut bukan semata-mata karena insiden Menpora tak bisa masuk GBT, tapi karena memang kinerja buruk Afghani selama ini.

“Satu, kita tidak melihat prestasi yang menggembirakan sejak yang bersangkutan menjadi Kadispora. Kedua, selama ini terjadi kebuntuhan komunikasi antara stakeholder pelaku olahraga dengan Kadispora,” jelasnya.

Baca Juga: Disambangi Menpora Zainudin Amali, Pintu Utama GBT Terkunci, Aroma Sampah Menyeruak

Fathoni mencontohkan sepak bola, olahraga yang digemari masyarakat Surabaya —  dalam hal ini fanatisme masyarakat Surabaya terhadap Persebaya yang tinggi — tidak diurusi dengan baik.

“Gelora 10 November tidak diperbolehkan digunakan sebagai tempat latihan, tempat main Persebaya. Padahal Persebaya itu denyut nadi warga Surabaya,” ujarnya.

Pun di bidang kepemudaan, Fathoni juga tidak melihat terobosan yang dilakukan Afghani. “Jadi ini evaluasi atas kinerja yang bersangkutan, tidak semata-mata hanya karena insiden tidak bisa masuknya Menpora. Itu hanya kumulasi saja,” katanya.

Baca Juga: Hetifah Nilai Kesiapan SDM Jadi Kunci Sukses Pengembangan Pariwisata Kaltim

Penolakan di Atas Pelecehan

Apakah insiden di GBT tersebut bentuk pelecehan terhadap pejabat negara sekelas menteri?

“Ya, itu pelecehan memang. Makanya saya bilang Surabaya itu masih bagian bingkai NKRI. Artinya Pemkot Surabaya harus memberikan penghormatan, protokoler pejabat setingkat menteri,” ucapnya.

Apalagi, tegas Fathoni, kedatangan Menpora ke GBT tersebut untuk meninjau terkait persiapan GBT yang diusulkan sebagai salah satu venue Piala Dunia U-20 tahun 2021.

“Apa saja yang perlu diperbaiki, yang perlu di-support anggaran pusat. Nah, masuk (GBT) saja itu enggak boleh, tidak hanya pelecehan. Makanya kami minta wali kota untuk mencopot Kadispora,” ujarnya.

Baca Juga: Iuran BPJS Naik 100 Persen, Fraksi Golkar DPRD Jatim Minta Pemerintah Tinjau Ulang

Berarti lebih dari pelecehan dong? “Ya, makanya Surabaya itu masih kota madya yang masih dalam bingkai NKRI. Artinya penghormatan terhadap pemerintah pusat wajib dilaksanakan, karena sistem negara kita adalah negara kesatuan,” jelasnya.

Dan jangan lupa, tegas Fathoni, otonomi daerah yang salah satunya tidak diberikan ke daerah itu bidang olahraga. “Artinya itu masih kewenangan pemerintah pusat, jadi (penolakan Menpora di GBT) di atas pelecehan,” tuntasnya. {www.barometerjatim.com}

fokus berita : #Arif Fathoni #Tri Rismaharini #Zainudin Amali


Kategori Berita Golkar Lainnya