05 November 2019

Berita Golkar - Anggota DPR RI yang juga tokoh budaya Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi serta Menteri Agama mengubah aturan pakaian aparat sipil negara (ASN) untuk disesuaikan dengan basis budaya nusantara.

Sebab, Dedi melihat selama ini ketentuan tentang pakaian ASN dan pejabat DPR hingga DPRD merupakan warisan kolonial Belanda. Misalnya, kata Dedi, pakaian seragam harian (PSH) ASN tangan pendek yang berbahan wol atau biasa disebut jas tongki adalah pakaian yang biasa digunakan orang Belanda untuk berburu.

Namun di Indonesia, pakaian ini dijadikan seragam formal untuk bekerja harian. "Itu pakaian gaya Belanda yang biasa dipakai untuk berburu," kata dedi, Senin (4/11/2019).

Baca Juga: Bobby Adhityo Rizaldi Harap KTT ASEAN Prioritaskan Isu Regional Seperti Rohingya dan Illegal Fishing

Selain warisan kolonial Belanda, lanjut Dedi, pakaian seperti itu tidak cocok untuk lingkungan Indonesia. Menurut dedi, pakaian berbahan wol cocok di daerah dingin. Namun di Indonesia, tidak semua daerah bersuhu dingin. Bahkan ada yang suhunya mencapai 36 derajat celcius, terutama saat musim kemarau.

"Suhu Indonesia itu cocoknya menggunakan pakaian dari sutera. Bahan baku sutera itu masuk alam Indonesia," kata dedi.

Selain seragam ASN, gaya Barat juga terlihat dalam pakaian untuk anggota legislatif, terutama pakaian sipil lengkap (PSL) untuk acara resmi atau pengambilan keputusan. Pakain PSL ini adalah baju jas dengan dasi.

Baca Juga: Dorong Dokter Spesialis ke Daerah Terpencil, Hetifah Pikirkan Skema Insentif dan Beasiswa

Menurut Dedi, selain ala kebarat-baratan, penggunaan PSL ini juga akan berdampak pada lingkungan. Ketika anggota legislatif menggunakan PSL, maka suhu di ruangan harus benar-benar dingin, karena pakaian model itu membuat orang gerah.

"Agar suhu dingin, maka harus menggunakan AC dengan PK tinggi dan itu akan merusak lapisan ozon," kata Dedi.

Oleh karena itu, Dedi mengatakan, sangat penting pemerintah melalui tiga menteri itu (Mendagri, Menpan RB dan Menag) untuk menghapus aturan tentang pakaian yang bernuansa kolonial Belanda. "Selain itu, seragam ASN saat ini juga semi-militeristik dan warisan Orde Baru, sehingga harus dihapus dan diganti dengan baju khas nusantara," tegas mantan bupati Purwakarta dua periode ini.

Baca Juga: Fadli Zon Pimpin BKSAP, Tantowi Yahya Optimis Kerjasama DPR Dengan Parlemen Dunia Makin Terarah

Baju nusantara

Dedi menyebutkan, pemerintah mestinya mendorong semua ASN dan pejabat negara untuk memakai pakaian dengan basis budaya nusantara. Setiap pegawai negeri memakai pakaian yang disesuaikan dengan budaya dan iklim di masing-masing daerah.

Begitu juga untuk anggota legsilatif, pakaiannya menyesuaikan dengan budaya di daerah pemilihan masing-masing. "Sehingga akan tercipta keragaman budaya dan identitas budaya mereka tidak terhapus," kata Dedi.

Namun, kata Dedi, bukan berarti mereka menggunakan baju adat. Menurut Dedi, pakaian khas daerah bisa disesuaikan dengan mode atau fashion saat ini. Yang penting ada kepantasan.

"Karena dalam hal ini yang terpenting adalah pakaian ASN tidak seragam di semua daerah. Bisa disesuikan dengan budaya di masing-masing daerah tetapi tetap fashionable (model mengikuti zaman)," tandas Dedi.

Baca Juga: Bantah Bekasi Kota Preman, Rahmat Effendi Akui Berdayakan Ormas Tarik Retribusi Parkir

Celana cingkrang

Selain itu, pakaian untuk ASN juga disesuaikan dengan jabatan mereka. Kalau untuk orang lapangan seperti penyuluh pertanian atau kehutanan, kata Dedi, cocoknya mengenakan pakaian cingkrang, mirip pangsi untuk baju pesilat.

Dengan modelnya yang longgar dan ujung celana di atas mata kaki, pakaian cingkrang ini membuat orang bebas bergerak. Ujung celana tidak akan mudah kotor karena posisinya lebih tinggi.

"Nah, sebenarnya celana cingkrang itu bukan budaya Arab, malah budaya Nusantara. Orang-orang Sunda yang pergi ke sawah biasa menggunakan celana cingkrang, warna hitam. Itu yang disebut pangsi," kata Dedi.

Baca Juga: Dito Ganinduto Harap Ekonomi Tumbuh Stabil dan Daya Beli Masyarakat Terjaga

Sarung Ma'ruf Amin

Dedi menyebutkan salah satu pejabat yang masih mempertahankan budaya nusantara dalam hal berpakaian adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin dalam acara apa pun, baik formal maupun informal, terbiasa mengenakan bawahan sarung. Sarung, kata Dedi, adalah budaya khas nusantara dan itu adalah formal.

"Pak Ma'ruf terus menggunakan kain sarung karena pakaian khas Indonesia. Itu formal. Sama dengan orang Arab pakai jubah. Raja-raja Arab datang ke sini pakai gamis atau jubah," kata Dedi. {m.tribunnews.com}

fokus berita : #Dedi Mulyadi


Kategori Berita Golkar Lainnya