06 November 2019

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mencecar Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo. Hal ini terkait dengan kesejahteraan buruh tani di daerah yang terabaikan oleh pemerintah. Menurut Dedi, pemerintah memang harus fokus menyelesaikan masalah petani. Akan tetapi, tidak harus abai terhadap masalah buruh tani.

Seluruh fenomena tersebut diungkapkan oleh anggota parlemen dari Partai Golkar tersebut. Tepatnya, dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (5/11).

"Buruh tani itu tergolong kaum marjinal. Baju mereka compang-camping, rumahnya jelek, jaminan kesehatan rendah. Selama ini kita belum melihat langkah konkret untuk mereka. Kita sibuk dengan urusan kita dan abai terhadap mereka," kata Dedi mengawali paparan.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Bakal Gelar Festival 1.000 Tutunggulan di Subang

 

Untuk hal ini, Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut menuntut peran pemerintah. Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah hadir membela kaum lemah. Khusus buruh tani, Dedi meminta pemerintah menyiapkan skema kesejahteraan meliputi berbagai aspek.

"Kontribusi buruh tani sangat besar untuk swasembada pangan. Akan tetapi, peran kita untuk mereka belum ada. Saya kira pemerintah harus memberikan jaminan kesehatan dengan tidak mengandalkan BPJS untuk mereka. Anak-anak mereka harus sekolah gratis sampai perguruan tinggi dan kembali ke desa," ujarnya.

Sistem pengupahan buruh tani pun tidak luput dari perhatian mantan Bupati Purwakarta itu. Kegemarannya berkeliling Jawa Barat ternyata digunakan untuk melakukan inventarisasi masalah bangsa, termasuk buruh tani. Menurut dia, sistem pengupahan buruh tani juga harus diperbaiki.

Baca Juga: Sebut Warisan Belanda, Dedi Mulyadi Usulkan Seragam PNS Diganti

"Sudah sejak lama terjadi perubahan yang aneh menurut saya. Buruh tani yang menanam padi, tetapi saat panen tidak mendapatkan padi. Upah mereka diganti dengan uang oleh pemilik sawah karena padinya terjual kepada para tengkulak," katanya.

Kaderisasi Petani

Pendidikan gratis untuk anak butuh tani menurut Dedi memiliki fungsi strategis. Usai menempuh pendidikan tinggi, mereka harus kembali ke desa berbekal teknologi pertanian hasil pendidikan. Cara ini menurut dia ampuh dalam rangka menciptakan kaderisasi petani dengan kualitas meningkat dari masa ke masa.

"Ada jaminan masa depan untuk keluarga terutama anak-anak buruh tani. Mereka nanti gak minder, lulusan perguruan tinggi kembali ke desa. Asal pendidikan mereka harus gratis, ini penting," katanya.

Baca Juga: Hetifah Nilai Kesiapan SDM Jadi Kunci Sukses Pengembangan Pariwisata Kaltim

Menanggapi cecaran Dedi, Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo mengaku membutuhkan pengawalan pelaksanaan program. Karena itu, kata dia, dia meminta nasehat dan saran dari anggota parlemen Komisi IV DPR RI demi kesinambungan program departemennya.

Politisi Partai Nasdem itu akan memberikan data lengkap permasalahan di akhir 100 hari pertama jabatannya sebagai menteri. "Silakan sampaikan semua, kita selesaikan sama-sama. Masalah pertanian ini masalah bangsa kita. Cermin kita di hadapan seluruh anak bangsa Indonesia. Kawal saya, kasih saya semangat," ujar Sahrul. {www.rmoljabar.com}

fokus berita : #Syahrul Yasin Limpo #Dedi Mulyadi


Kategori Berita Golkar Lainnya