08 November 2019

Berita Golkar - Politisi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, mengusulkan adanya pembenahan tata kelola dan manajemen partai politik. Hal itu menyusul diselenggarakannya Musyawarah Nasional/ Munas Golkar yang akan dilaksanakan pada Bulan Desember 2019 mendatang.    

Agun mengatakan, pidato Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-55 harus diterjemahkan agar partai ini terus berbenah menjadi partai modern. Pasalnya, partai modern dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi yang masih bertumbuh (in the making).

Menurut Agun, demokrasi yang menyejahterakan masih membutuhkan perjuangan. Utamanya keberadaan Partai Politik. “Seperti kemandirian dan biaya partai politik, korupsi yang menggurita, menguatnya populisme konservatif anti toleransi dan anti demokrasi hingga manajemen dan tata kelola partai yang bersifat oligarki dan pragmatisme,” katanya.

Baca Juga: Ogah Aklamasi Calon Tunggal, Ahmadi Noor Supit Pimpin Tim Pemenangan Bamsoet

Agun mengungkapkan, dalam kodisi demokrasi yang ‘In the making’  itu, Para Cyndicate dalam HUT ke-4 nya di Jakarta, dalam pengantar buku David Mathews yang berjudul Ekologi Demokrasi: Demokrasi Deliberatif dan Kekuatan Warga, menyatakan perlu adanya pergeseran dari politik retorik para elit menjadi politik kerja dengan pelibatan setiap ‘warga’ di tempatnya masing-masing.

Politik Kerja Warga

Artinya, kata Agun, politik retorika elit yang selama ini dikumandangkan, harus dibumikan menjadi politik kerja ‘warga’. Sehingga partai politik menjadikan warga negara terberdayakan serta memiliki kepedulian bahwa demokrasi itu adalah miliknya, jiwanya dan harapannya untuk masa depannya yang lebih baik lagi.

Agun menegaskan, pandangan politik David Mathews yang ingin memberdayakan warga negara itu diperlukan demi menghindari berkembangnya perilaku “opportunity behaviour” dari para elit dalam menjalankan kekuasaannya.

Baca Juga: Pengamat Nilai Airlangga Harus Fokus Jalankan Amanah Sebagai Menko Perekonomian

“Menjalankan kekuasaaan sepihak meninggalkan norma dan etik. Kondisi ini berpotensi memunculkan praktik oligarki dan kolusi. Tata kelola model ini mengakibatkan para pemilih semakin tidak percaya terhadap partai politik. Dan hal ini akan semakin menjauh dari tujuan demokrasi yang sesungguhnya,” kata Agun.

Partisipasi rakyat ‘warga’ menjadi semakin rendah dalam keikutsertaannya pada setiap Pemilu. Dukungan dan kepercayaan terhadap partai semakin surut. Pilihan menjadi lebih didasarkan kemampuan uang dan atau kekuasaan dibandingkan integritas dan kompetensi.         

Agun menambahkan, partai modern yang dibutuhkan dalam konsep Demokrasi Deliberatif pada hakekatnya adalah karakter partai modern yang sungguh-sungguh kembali pada jati dirinya sebagai sarana mengagregrasi partisipasi rakyat dengan tujuan memberdayakan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Bahasa Politik Pasemon, Voxpol Ungkap Pujian Jokowi Ke Airlangga Bisa Bermakna Sebaliknya

“Dimana demokrasi yang dijalankan oleh partai politik harus menyertakan semua pihak, negara, swasta, profesional, industri, agamawan, budayawan, dan sebagainya. Dimana kesemuanya terlibat dan melibatkan ‘warga’ masyarakat yang ingin disejahterakan,” ungkapnya.

Merancang Masa Depan Golkar

Maka, Agun menambahkan, sudah saatnya Munas Golkar di Bulan Desember 2019 ini merancang masa depan Golkar sebagai partai ideologis, partai pembangunan, partai kader, tempat kreativitas dan inovasi kaum muda/ milenial.

“Juga mendayagunakan teknologi dalam tata kelola dan manajemen partai terbuka, serta melibatkan ‘warga’ di lingkungannya masing-masing,” katanya.

Jadi, Agun menilai, sambutan Presiden Jokowi tentang partai modern itu bisa diartikan sebagai apresiasi yang harus diterjemahkan sebagai instrospeksi dan motivasi bagi jajaran pengurus dan kader Partai Golkar saat ini. {www.reportasee.com}

fokus berita : #Agun Gunandjar Sudarsa


Kategori Berita Golkar Lainnya