09 November 2019

Berita Golkar - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti diduga terlibat dalam kasus dugaan suap dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) terhadap jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitra. Haryadi mengaku sudah diperiksa terkait kasus tersebut.

"Saya mengikuti segala hal yang berkaitan tentang (perkembangan kasus OTT). Kalau diundang datang, ditanya sebagai saksi ya menjawab. Jadi seperti itu," kata Haryadi di Balai Kota Yogyakarta, Jumat, 8 November 2019.

Haryadi mengatakan sudah diperiksa pada Selasa, 5 November 2019. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP).

Baca Juga: Dianggap Tak Becus Kerja, Fahmi Hakim Desak Kadis Nakertrans Banten Dicopot

"Ditanya kenal gak sama ini (Eka Safitra), saya tahu tapi tidak kenal. Katanya dengan itu, disangkanya ada dugaan aliran dinas dari dinas dan kami ke kejaksaan. Saya jawab tidak ada," jelas Ketua DPD Partai Golkar DIY tersebut.

Haryadi mengatakan persoalan teknis kasus suap proyek saluran air hujan itu ada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta.

"Saya tahunya kan masalah itu setelah OTT. Sebelumnya itu persoalan teknis di PU (Dinas PUPKP) yang besarannya tidak harus diatensi, aku njuk ndelok siji-siji (saya harus melihat satu per satu)?" ungkap Haryadi.

Baca Juga: Ricky Rachmadi Maknai Apresiasi Jokowi Sebagai Restu Untuk Airlangga 2 Periode

Haryadi mengaku mendukung proses hukum yang dijalankan komisi antirasuah. Haryadi merasa ikut bertanggung jawab dalam kasus itu.

"Sesuai mekanisme kami mendukung proses hukum. Menurut saya harus sampai ke kami, karena klarifikasi sebagai penanggung jawab anggaran di saya. Saya dikonfirmasi, ada gak (aliran dana suap)," beber Haryadi.

Sebelumnya KPK tengah mendalami penerima aliran suap perkara lelang proyek pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Tahun 2019. Lembaga Antirasuah menduga aliran dana tersalurkan ke kantong pimpinan daerah.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Bantah Ada Intervensi Pihak Luar Terkait Munas Golkar

"KPK mendalami informasi terkait dengan dugaan penerimaan lain tersangka EFS (Eka Safitra, jaksa di Kejaksaan Tinggi Negeri Yogyakarta) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan wali kota," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

Namun, Febri belum dapat membeberkan pihak yang diduga menerima aliran panas tersebut, lantaran proses penyidikan masih berlasung. Proses penelusuran dilakukan dengan menggali informasi dari delapan orang saksi yang diperiksa di Kantor BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. {www.medcom.id}

fokus berita : #Haryadi Suyuti #Febri Diansyah


Kategori Berita Golkar Lainnya