10 November 2019

Berita Golkar - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diminta tidak terbuai dengan opini segelintir orang terkait adanya anggapan Presiden Jokowi mendukungnya sebagai calon ketua umum mendatang.

Dalam sejarahnya di era reformasi, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar hampir tidak bisa diintervensi pihak luar mana pun, termasuk Presiden. Sekadar informasi, Munas Golkar diperkirakan digelar Desember mendatang.

"Ketika ada anggapan belakangan bahwa Presiden Jokowi mendukung menterinya, hal tersebut bukan saja harus dianggap sebagai opini segelintir orang, tetapi juga bisa jadi 'jebakan' buat partai," ungkap Fathur Rijal, analis komunikasi politik Unmuh Mataram, Sabtu 9 November 2019.

Baca Juga: Pengamat Ingatkan Nasib Novanto, Klaim Didukung Jokowi Berujung Tsunami Politik Golkar

Fathur menuturkan, beberapa tahun lalu terpilihnya Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketum pada Munaslub Golkar 2016 juga diasumsikan dengan opini karena adanya dukungan Presiden. Ternyata pada akhirnya malah menjadi tsunami politik bagi Partai Golkar, Setnov terseret kasus korupsi, begitu juga dengan Idrus Marham, sekjen saat itu.

Terpilihnya Setnov secara aklamasi hanya karena diopinikan adanya dukungan Presiden justru akan membuat Golkar tidak solid ketika sang ketum menghadapi kasus hukum. "Tsunami politik itu kemudian dihadapi Golkar dengan tidak jelasnya komando, sampai akhirnya terpilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum," ucapnya. {nasional.sindonews.com}

fokus berita : #Airlangga Hartarto #Fathur Rijal


Kategori Berita Golkar Lainnya