11 November 2019

Berita Golkar - Dalam Rapat Paripurna Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Balikpapan 2020, sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manggar yang dinilai belum optimal.

Perusahaan daerah yang melayani penyediaan air bersih itu mendapat sorotan, karena masih banyak masyarakat belum terlayani. Terlebih, tahun depan perusahaan menerima kucuran anggaran penyertaan modal yang tak sedikit.

“Kami meminta agar dana penyertaan modal tahun depan dimaksimalkan untuk menambah sambungan baru bagi masyarakat yang belum terlayani,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Fadilah, saat mendapat kesempatan pertama membacakan pandangannya, Senin (11/11/2019) siang.

Baca Juga: Misbakhun Ungkap Bayar Pajak Upaya Lestarikan Nilai Kepahlawanan Zaman Modern

Fraksi Golkar juga meminta manajemen PDAM transparan dalam mengelola keuangan. “Kami minta pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan,” imbuh Fadilah.

Fraksi pemenang Pemilu di Balikpapan ini, ingin PDAM menjabarkan sejauh mana penggunaan dana yang diberikan dengan kegiatan peningkatan air bersih. Tak berbeda jauh, Fraksi PDI Perjuangan yang mendapat giliran ke dua, juga meminta PDAM lebih professional dan transparan.

“Kami meminta kepada Wali Kota Balikpapan melakukan evaluasi kinerja PDAM secara menyeluruh. Fraksi kami mengusulkan untuk dilakukan audit kinerja, audit internal, atau membentuk pansus (panitia khusus). Karena banyak keluhan dan laporan masyarakat belum mendapat air bersih,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wiranata Oey.

Keinginan itu didorong masih banyaknya daftar tunggu calon pelanggaan. Sedangkan ketua Fraksi Partai Demokrat, Mieke Henny, meminta PDAM mempublikasikan masalah dalam merealisasikan sambungan baru.

Baca Juga: Iqbal Wibisono Targetkan Golkar Jateng Menang 60 Persen Dari 21 Pilkada Serentak 2020

“Kami menerima informasi ada kurang lebih 6.000 usulan sambungan baruyang belum tertangani. Itu harus dicarikan solusinya,” kata Mieke Henny.

Pada umumnya, tidak ada tuntutan yang berbeda disampaikan fraksi DPRD Balikpapan. Termasuk Partai Gerindra, yang menginginkan penyertaan modal PDAM dipakai untuk kepentingan perluasan pelayanan air. “Tambahan modal itu bisa dipakai untuk perluasan jangkauan layanan,” kata wakil Gerindra, Siswanto Budi Utomo.

Dalam nota keuangan yang disampaikan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, pengeluaran pembiayaan tahun 2020 direncanakan Rp26,62 miliar untuk penyertaan modal kepada PDAM dan Bankaltimtara.

Menanggapi mayoritas pendangan DPRD atas kinerja PDAM Balikpapan, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang hadir dalam Rapat Paripurna menyambut positif.

Baca Juga: Sirajuddin Wahab Minta Kubu Airlangga Setop Jualan Restu Jokowi

“Untuk mendorong transparansi ini bagus saja. Sikapnya sudah sejalan dengan pemerintah yang punya kewajiban menyiapkan fasilitas warganya. Termasuk ketersediaan air,” katanya.

Berdasarkan data yang dipublikasi secara resmi oleh PDAM Balikpapan, jumlah pelanggan perusahaan itu telah mencapai 98.173 pada 2018. Jumlah itu naik 62 pelanggan dari tahun sebelumnya. Jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 2.000 pelanggan lebih.

Selain persoalan ketersediaan air baku yang terbatas, persentase kehilangan air juga masih tinggi. Yaitu, sebanyak 33,8 persen dari produksi. Cakupan pelayanan PDAM mencapai 76,52 persen dari jumlah penduduk. {www.cendananews.com}

fokus berita : #Rahmad Masud #Fadilah


Kategori Berita Golkar Lainnya