12 November 2019

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi mengkritik rencana pemerintah menghapus analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai syarat pengurusan izin investasi.

Dedi menilai wacana penghapusan tersebut keliru dan akan mempercepat kerusakan lingkungan. Dedi meminta pemerintah mengkaji kembali bahkan membatalkan rencana penghapusan itu. Dikatakan, pemerintah seharusnya berkomitmen menanggulangi kerusakan lingkungan dan mengatasinya, bukan justru memberikan ruang terjadinya kerusakan lingkungan semakin parah.

“Ada Amdal saja sekarang banyak terjadi pencemaran, apalagi sampai dihilangkan. Saya sama sekali tidak setuju, walaupun dengan alasan proses percepatan investasi bukan berarti meniadakan seluruh rambu-rambu yang mengatur tata kelola lingkungan” kata Dedi Mulyadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Nilai Kota Depok Layak Jadi Pusat Peradaban Indonesia

Dedi menyatakan, adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tak menjamin terkendalinya kualitas ruang dan lingkungan, apalagi, banyak terjadi penyimpangan dalam implementasi di lapangan. Menurut Dedi, yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil adalah menetapkan konsultan Amdal yang pro-lingkungan.

"Konsultan Amdal-nya yang harus ditetapkan, konsultan yang memiliki integeritas yang enggak bisa ditawar untuk kepentingan. Biar teguh pada pemikirannyan tentang lingkungan dan tidak bisa dibelokan demi kepentingan bisnis semata," tegas Dedi Mulyadi.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Amdal masih menjadi proses penting dalam pengendalian lingkungan. Apalagi hasil dari AMDAL menjadi rujukan masyarakat. Menurut Dedi kehancuran lingkungan menjadi masalah besar di Indonesia selain korupsi.

Baca Juga: Ini Staretgi Dadang Supriatna Atasi Kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten Bandung

"Berulang kali saya katakan di komisi IV,Tata ruang kita ini belum beres dan selalu saya katakan ayo bereskan ini loh problemnya," jelas Dedi Mulyadi.

Lebih jauh, Dedi mengatakan, kerusakan lingkungan dipastikan bakal merugikan negara ketimbang pendapatan yang didapat dari investasi. Padahal, lingkungan seharusnya dijaga dan dilindungi untuk kehidupan berkelanjutan.

"Suatu saat kita tidak dapat salary ekonomi, yang ada kerugian lingkungan yang jauh lebih mahal ketimbang yang didapat dari investasi. Salah satu bagian menjaga lingkungan untuk anak cucu kita ke depan nantinya" tandas Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Penghuni Baru Senayan, Christina Aryani Ingin Cepat Beradaptasi

Diberitakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATT) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana menghapuskan izin mendirikan bangunan dan juga analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Hal ini dilakukan untuk mendorong masuknya investasi.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, belum lama ini, izin lokasi dapat langsung diterbitkan pada daerah yang telah memiliki RDTR. Terobosan ini juga telah menghilangkan satu regulasi yang biasanya diperlukan terkait izin lokasi, yaitu pertimbangan teknis pertanahan.

Meski Amdal dan IMB dihapus, Sofyan Djalil memastikan pemerintah tak akan mengorbankan kualitas tata ruang dan keberlanjutan lingkungan. {www.beritasatu.com}

fokus berita : #Dedi Mulyadi


Kategori Berita Golkar Lainnya