13 November 2019

Berita Golkar - Ketua DPD Golkar DIY yang juga walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti terseret dengan beberapa masalah yang mendera dirinya. Selain disibukkan dengan agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Haryadi Suyuti kini tengah menghadapi ancaman mosi tidak percaya dari mayoritas pengurus DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-DIY.

Posisi Haryadi Suyuti sebagai Ketua DPD Golkar DIY diujung tanduk, terancam dilengserkan. Ancaman serius ini muncul karena empat dari lima DPD kabupaten/kota se-DIY dikabarkan telah melayangkan surat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Adapun isi suratnya meminta DPP segera menggelar musyawarah daerah luar biasa (musdalub) DPD Golkar DIY.

Baca Juga: Kunjungi Menparekraf Wishnutama, Tantowi Yahya Paparkan Konsep One Pacific Destination

Keempat DPD yang telah melayangkan surat tersebut antara lain, DPD Partai Golkar Bantul, DPD Partai Golkar Kulonprogo,DPD Partai Golkar Gunungkidul dan DPD Partai Golkar Sleman. Satu-satunya DPD yang belum bersikap adalah DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta.

“Kami meminta segera digelar musdalub dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Janu Ismadi Ketua DPD Partai Golkar Sleman, Rabu (13/11/2019).

Janu menambahkan, sebelum diadakan musdalub, DPP diharapkan segera memberhentikan HS sebagai Ketua DPD Golkar DIY dan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua DPD Partai Golkar DIY. “Adapun tugas Plt ketua nantinya menyelenggarakan musdalub,” ujarnya.

Baca Juga: Syarif Pasha Ungkap Semua Kader Golkar Masih Terbuka Untuk Diusung di Pilgub Jambi

Lebih lanjut Janu menjelaskan, surat dari empat DPD se-DIY telah diserahkan ke DPP saat bertemu dengan Wakil Bendahara Umum Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Helmi Zein. Pertemuan berlangsung pada Minggu (10/11) di kantor DPD Partai Golkar Sleman.

Saat itu Helmi baru saja menghadiri syukuran Golkar Jokowi (Gojo) Koordinator Daerah(Korda) DIY di Puri Mataram, Beran, Sleman. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, para ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-DIY.

Sehari setelah pertemuan dengan Helmi, empat DPD yang mengajukan permintaan musdalub kembali melayangkan surat ke DPP. Kali ini disampaikan melalui email. “Secara fisik surat juga akan kami antarkan ke pengurus pusat. Ada delegasi kami yang ke Jakarta,” ungkap Janu.

Baca Juga: Pemaksaan Aklamasi di Munas, Bamsoet Nilai Bakal Bikin Golkar Pecah Lagi Seperti Bali dan Ancol

Selain itu, tembusan surat juga diserahkan ke DPD Partai Golkar DIY Selasa siang (12/11). Tembusan disampaikan agar pengurus DPD Golkar DIY mengetahui permohonan musdalub yang diinisiasi DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-DIY.

Janu menambahkan, latar belakang pengajuan musdalub dengan pergantian ketua DPD yakni, ada beberapa alasan. Di antaranya, Haryadi Suyuti sebagai ketua DPD dinilai tidak melaksanakan amanat Musda Partai Golkar DIY tahun 2017 lalu.

Adapun amanatnya adalah, setelah musda diadakan rapat kerja daerah (rakerda). Namun lebih dari dua tahun kepemimpinan Haryadi Suyuti tak pernah sekalipun mengadakan rakerda. “Ada banyak catatan yang kami sampaikan ke DPP,” lanjutnya.

Baca Juga: Golkar Solo Ngebet Usung Gibran di Pilkada 2020

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kulonprogo Suharto mengatakan, permohonan musdalub ditandatangani ketua dan sekretaris empat DPD kabupaten/kota Se-DIY. Sebelum menyampaikan usulan musdalub, Ketua DPD Golkar Kulonprogo lebih dulu mengadakan rapat dengan pimpinan kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kulonprogo.

Hasilnya, baik pengurus DPD maupun PK se-Kulonprogo sepakat bulat mengajukan usulan musdalub ke DPP. “Jadi itu merupakan keputusan rapat pleno DPD dan PK," kata Suharto.

Sedangkan sekretaris DPD Partai Golkar Gunungkidul Heri Nugroho menyatakan bahwa pihaknya telah sejalan dengan tiga DPD lainnya. “Kami dari DPD Golkar Gunungkidul mempunyai sikap yang sama dengan tiga DPD lainnya, yakni DPD Bantul, Kulon Porgo dan DPD Sleman,” pungkasnya singkat. {kumparan.com}

fokus berita : #Haryadi Suyuti #Janu Ismadi #Suharto


Kategori Berita Golkar Lainnya