19 November 2019

Berita Golkar - Opini yang menyebutkan DPRD Jawa Barat tidak berpihak pada rakyat dalam polemik kolam renang Ridwan Kamil, akhirnya dijawab anggota dewan. Fraksi Golkar menganggap tak ada yang salah dalam proyek revitalisasi Gedung Pakuan tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga mengatakan, DPRD Jabar tidak bisa sekonyong-konyong menghentikan proyek yang menghabiskan anggaran hingga 4,6 Milyar tersebut.

"Bagi Dewan bukan pro atau tidak pro (Ridwan Kamil), kita mah objektif saja, mekanisme saja. Ada kelompok yang menyebutkan proyek itu tidak wajar, tidak patut dan harus dihentikan. Kalau menurut saya kita masuknya harus dari sisi mana harus menghentikan kegiatan itu," kata Yod saat dihubungi, Selasa (19/11). 

Baca Juga: Ketum Parpol Jabatan Sosial, Ahmad Doli Kurnia Sebut Tak Masalah Rangkap Jadi Menteri

"Yang pertama itu sedang dilaksanakan, berarti APBD 2019 kan sudah sah, lalu pekerjaan itu sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan terikat antara pemerintah dan pihak ketiga. Kalau kita hentikan dari sisi mana, nanti jangan - jangan Gubernur bisa digugat, kalau Gubernur digugat, DPRD juga akan digugat," tambahnya lagi. 

"Itu kan sudah ada ikatan hukum. Kecuali kalau diindikasikan ada temuan hukum yang menyimpang dari aturan - aturan," sebutnya menegaskan.

Lebih lanjut Yod menyatakan yang terpenting anggaran yang dikeluarkan sesuai volume dan spesifikasi. "Kalau saya melihatnya bukan besaran duitnya, besaran duit itu adalah sebab akibat dari volume pekerjaan dan spek yang digunakan. Sesuai apa gak," tutur Yod Mintaraga. 

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tolak Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPRD, Ini Alasannya

"Saya melihatnya Gedung Pakuan ini kan milik pemerintah, rumah dinas orang nomor satu di Jawa Barat kalau diindikasikan ada kerusakan, tamannya perlu perbaikan, harus dilengkapi ya silakan saja, tapi volume dan spek pekerjaannya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kita nanti lihat hasilnya saja," tambah politisi senior ini.

Masih kata Yod, wajar saja ketika terjadi pro kontra didalam masyarakat terkait polemik ini. "Kalau masyarakat mempertanyakan itu wajar - wajar saja, kan masyarakat juga bagian dari yang harus melakukan pengawasan. Hal biasa. wajar. Tapi kita harus objektif, tidak harus karena Ridwan kamil sakit lutut lalu butuh kolam renang, bukan seperti itu," ucapnya.

Baca Juga: Agus Gumiwang Pastikan 8 Korporasi Jepang Bawa Masuk Investasi Rp.40 Triliun

Terkait anggaran 2020 mendatang Yod menanggapi, pihaknya belum menemukan ada mata anggaran yang dianggap tidak pro rakyat dan bisa menyulut polemik serupa.

"Ini kan (anggaran) masih dalam pembahasan, saya ada di komisi V, yang membidangi kesehatan, pemuda olahraga, pendidikan tentu anggaran-anggaran yang dibahas di komisi anggarannya bersentuhan dengan masyarakat langsung. Sejauh ini saya belum menemukan (pos anggaran yang tidak pro rakyat) itu," pungkas Yod. {www.rmoljabar.com}

fokus berita : #Yod Mintaraga #Ridwan Kamil


Kategori Berita Golkar Lainnya