24 November 2019

Berita Golkar - Politikus Partai Gollkar Zulfikar Arse Sadikin menegaskan pihaknya menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD. Zulfikar menilai pilkada melalui DPRD tidak sejalan dengan amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 2.

"Untuk kongruen (sejalan dengan UUD 1945), maka pilkada langsung dong, wong presiden saja langsung, masa pilkada tidak langsung. Sementara kita sudah amandemen dan kita meyakini bahwa daulat rakyat itu menjadi orientasi kita," kata Zulfikar dalam diskusi 'Quo Vadis Pilkada Langsung', di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).

Baca Juga: Disaksikan Ketum dan Ketua Fraksi Partai Besar, Adies Kadir Bongkar Kesepakatan Airlangga-Bamsoet

Zulfikar menjelaskan terdapat perbedaan mencolok antara sistem presidensial yang sekarang dianut di Indonesia dan sistem parlementer. Dia menyebut sistem presidensial memberikan mandat agar pemilihan presiden dilakukan secara langsung.

"Presidensial berbeda mencolok dengan parlementer. Kalau parlementer, mandat dioperasionalkan secara tunggal. Jadi parlemen memilih perdana menteri dari parlemen itu. Kalau presidensial mandat itu dilaksanakan secara terpisah, DPR dan presiden pemilihan dilakukan langsung," jelasnya.

Baca Juga: Jangan Aklamasi, LIPI Sarankan Golkar Kedepankan Kontestasi Demokrasi Pilih Ketumnya

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung. Kemendagri menilai efek pilkada langsung adalah terjeratnya kepala daerah pada kasus korupsi karena ongkos politik yang mahal.

"Karena faktanya dari sejak melaksanakan pilkada langsung ada 300 sekian kepala daerah yang bermasalah secara hukum. Kasus-kasus korupsi," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar usai acara Santri Award di Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11). {news.detik.com}

fokus berita : #Zulfikar Arse Sadikin


Kategori Berita Golkar Lainnya