25 November 2019

Berita Golkar - Wakil Bendahara Badan Kajian Strategis dan Intelijen (Bakastratel) DPP Partai Golkar Ahmad Mahadi Nasution menilai, komposisi pimpinan komisi yang berasal dari Fraksi Partai Golkar DPR saat ini tidak proporsional.

Mahadi menuturkan, seharusnya komposisi pimpinan komisi diatur proporsional dan memperhatikan keterwakilan wilayah. Hal ini sudah menjadi bagian dari pola yang dipakai Fraksi Partai Golkar DPR setiap periodenya.

"Misalnya Komisi I dan Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar berasal dari satu provinsi, Sumatera Utara, yaitu Meutia Hafidz dan Ahmad Dolly Kurnia. Keduanya memegang Ketua Komisi," ujar Muhadi kepada wartawan, Senin (25/11).

Baca Juga: Disaksikan Ketum dan Ketua Fraksi Partai Besar, Adies Kadir Bongkar Kesepakatan Airlangga-Bamsoet

"Di sisi lain Ketua Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin, keduanya berasal dari satu provinsi yaitu Sumatera Selatan. Hal ini cukup ironis mengingat Partai Golkar selalu memperhatikan representasi wilayah," lanjutnya. 

Dia melanjutkan, belum lagi terjadi rangkap jabatan seperti Adies Kadir yang merangkap menjadi Sekretaris Fraksi serta Wakil Ketua Komisi III DPR, termasuk Muhidin Said yang merangkap Bendahara FPG DPR dan Wakil Ketua Banggar DPR RI.

"Dan ini hanya terjadi di zaman kepemimpinan Airlangga diperbolehkan rangkap jabatan, di mana pernah terjadi juga pada saat Ketua FPG DPR RI dipegang oleh Melchias Mekeng sekaligus merangkap sebagai Ketua Komisi XI DPR," lanjutnya.

Baca Juga: Sari Yuliati Pastikan Panitia Munas Golkar Rangkul Semua Pihak

Menurutnya, hal ini melanggar tradisi Golkar yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan di dalam susunan fraksi yang ada. Menurutnya, kondisi demikian menunjukkan bahwa Partai Golkar saat ini kekurangan figur terbaik dari setiap wilayah.

Di luar itu, ada enam pimpinan Komisi di DPR berasal dari Fraksi Golkar yang semuanya dari Ketua DPD provinsi seperti Doly Kurnia (Ketua Komisi II), Dedi Mulyadi (Wakil Komisi IV), Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V), Gde Sumarjaya Linggih (Wakil Ketua Komisi VI), Alex Noerdin (Wakil Ketua Komisi VII) dan Melky Lakalena (Wakil Ketua Komisi IX).

Baca Juga: Sejumlah Elit Politik Merapat, Demer Dinilai Berhasil Pimpin Golkar Bali

"Hal ini diduga untuk mengamankan posisi Airlangga sebagai Ketua Umum dalam Munas Partai Golkar, dan mendorong upaya aklamasi dalam perhelatan Munas tersebut," imbuhnya.

Mahadi menilai, semua ini merupakan cermin dari carut-marutnya organisasi dan ketidakpahaman atas kepemimpinan Airlangga terhadap dinamika Partai Golkar, sehingga sudah seharusnya kepemimpinan ini harus dievaluasi.

"Ketidakseimbangan representasi wilayah dalam komposisi AKD, secara psiko-politik akan merusak stabilitas dukungan konstituen partai. Sungguh disesalkan, Partai Golkar seperti melangkah mundur secara permanen saat dipimpin Airlangga," ujarnya. {www.merdeka.com}

fokus berita : #Ahmad Mahadi Nasution


Kategori Berita Golkar Lainnya