27 November 2019

Berita Golkar - Politikus Partai Golkar, Maman Abdurrahman mengatakan, ada kurang lebih 140an BUMN yang ada di Indonesia. Jumlah itu belum termasuk anak, cucu dan cicit yang jika ditotal hampir seribuan.

"Apakah dari 140 BUMN yang ada di Indonesia grafik positif atau negatif?," kata Maman saat menjadi narasumber di Indonesia Lawyers Club, Selasa (26/11/2019) malam.

"Pasti rata-rata semua orang akan bilang rata-rata negatif. Lalu saya mau bilang apakah ini kesalahan direkturnya?," kata Maman.

Jika seperti itu, berarti ada 140 Dirut BUMN di Indonesia dengan berbagai macam ragam latar belakang S2, S3, MBA dan segala macamnya, apakah itu mereka orang bodoh?

Baca Juga: Kader Golkar Milenial, Achmad Annama Jadi Pendaftar Pertama Caketum Golkar

"Orang-orang yang tidak mampu mengelola BUMN kita? Ini tanda tanya besar lho. Lalu kalau sudah realitasnya seperti itu, saya ingin tanyakan kalau tadi dengan kondisi hari ini 140 BUMN kita mayoritas jeblok, lalu salahnya dimana," kata Maman.

Menurutnya, mau ganti Dirut berapa kali, mau ganti Menteri BUMN berapa kali nggak akan mungkin mampu mengubah atau mendorong kemajuan BUMN.

"Karena sumber permasalahan yang paling pertama ada di kementerian BUMNnya. Selama ada kementerian BUMN, tidak akan pernah bisa maju BUMN kita. Jadi solusinya apa? Bubarkan kementerian BUMN," kata Maman.

Maman kemudian menjelaskan, sebagai anggota Komisi tujuh, dirinya mengawali Menteri ESDM.  "Tetapi hari ini salah satu perusahaan BUMN di bawah kementerian BUMN, ketika saya tanya pak menteri BUMN gimana kau ini sebagai menteri kok ndak bisa ngawasin BUMN itu. Bagaimana sinergisitas kalian dengan perusahaan BUMN," kata Maman.

Baca Juga: Taufik Hidayat Ungkap Pemaksaan Dukungan Tertulis Untuk Caketum Berpotensi Pecah Belah Golkar

Jawaban menteri, pada satu titik tidak bisa mengawasi perusahaan itu. Karena semua pejabat BUMN itu takutnya bukan sama menteri teknis. Semua pejabat BUMN, yang ada di Republik Indonesia mereka tidak takut dengan kementerian teknis.

Padahal keseharian mereka beraktivitas dan bekerja bersama kementerian teknisnya masing-masing. "Inilah ironi yang terjadi. Menteri-menteri teknis tidak memiliki kuasa untuk merekomendasikan siapa pejabat-pejabat yang tepat yang ada di perusahaan BUMN itu. Ini irosnisnya. Semua kuasa itu dipegang oleh menteri BUMN," kata Maman.

"Jadi saya tidak menyalahkan Erick Thohir. Mau siapapun, kembalilagi hari ini pejabat BUMN kita dipaksa dengan situasi mendua," katanya.

Saat mereka dikritik di komisi 6, mereka lari ke komisi 7. Saat dikritik di komisi teknis, mereka lari ke komisi 6. "Ini situasi yang terjadi," katanya.

Baca Juga: Hetifah Ungkap Indonesia Masih Kekurangan 900 Ribu Guru PNS

Maman mengatakan dirinya berharap melalui ILC, semua pihak bisa mendorong kepada kementerian BUMN agar dalam setiap proses penentuan direksi BUMN wajib melibatkan menteri teknis terkait.

"Itu tidak boleh hanya pada tataran kebijakan saja. Harus diimplementasikan pada aturan main yang jelas. Mudah-mudahan di era kementerian yang baru ini Pak Erick Thohir bisa menjalankan itu," katanya.

Namun demikian, jika hal itu sudah dijalankan masih porak-poranda juga, Maman mengatakan, seperti yang yang disampaikannya tadi. "Menurut saya, prestasi yang paling utama pak Erick Thohir adalah membubarkan kementerian BUMN dan kembalikan BUMN ke kementerian teknisnya masing-masing," kata dia.

Baca Juga: Nurdin Halid Puji Bupati Luwu Utara Miliki Jiwa Inovatif

"Agar menteri teknis kita memiliki otoritas dalam melakukan pengawasan teknis dan penentuan sumber daya manusia mereka masing-masing," katanya.

Soal urusan keuangan serahkan ke kementerian keuangan. Menurutnya, cukup dibentuk super holding saja. Jadi tidak usah setingkat kementerian, supaya jangan ada dua matahari di dalam satu perusahaan BUMN kita. {pontianak.tribunnews.com}

fokus berita : #Maman Abdurrahman


Kategori Berita Golkar Lainnya