28 November 2019

Berita Golkar - Ketua Bambang Soesatyo Center, Ahmadi Noor Supit mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dimana Airlangga menyebut bakal caketum Partai Golkar harus mendapat dukungan 30 persen dari DPD tingkat I dan tingkat II.

Dia mengungkapkan, Airlangga harus memberikan penjelasan agar kader-kader Golkar tidak tertipu dengan pernyataan ketua umumnya sendiri. Pasalnya Airlangga dinilai bolak-balik Anggaran Rumah Tangga (ART) Golkar dengan menafsirkan tahap penjaringan, pencalonan dan pemilihan.

Baca Juga: Sambangi Kantor PBNU, Bamsoet Dapat Restu dan Doa Para Kiai NU Jadi Ketum Golkar

"Airlangga dan timnya ingin pada tahap penjaringan calon, seorang dianggap memenuhi syarat bila mendapat dukungan tertulis dari 30 persen pemilik suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/11).

"Padahal ART Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa pemilihan Ketua Umum DPP, Ketua DPD provinsi/kabupaten/kota dan kecamatan dipilih secara langsung," sambungnya lagi.

Supit menyebut ART pasal 50 ayat 2 menyatakan pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 1 dilakukan melalui tahap penjaringan, pencalonan dan pemilihan. Artinya, ketiga tahapan tersebut dilakukan secara langsung melalui voting atau pemilihan sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1.

Baca Juga: Ahmadi Noor Supit Tuding Munas 2019 Terburuk Sepanjang Sejarah Golkar, Ini Alasannya

"Hal ini telah dilakukan dalam Munaslub di Bali Tahun 2016. Waktu itu Airlangga Hartarto hanya mendapat suara 16 pada tahap penjaringan, sehingga tidak bisa lanjut pada tahap pencalonan," ungkap Noor Supit. 

"Pada Munas tersebut hanya Setya Novanto dan Akom yang mendapat suara lebih dari 30 persen dan lolos menjadi calon karena Ade Komarudin mengundurkan diri pemilihan tidak dilanjutkan dan Setya Novanto dinyatakan terpilih secara aklamasi," jelasnya.

Baca Juga: Kader Golkar Milenial, Achmad Annama Jadi Pendaftar Pertama Caketum Golkar

Dia menerangkan, Partai Golkar sudah melaksanakan Pasal 50 ART tersebut secara benar dalam Munaslub di Bali pada 2016. Itu menjadi konvensi dalam penerapan ART.

"Jadi jangan lagi akal-akalan membuat tafsir baru terhadap ART Pasal 50, apalagi AH sudah mengalami sendiri ikut penjaringan calon ketua umum tanpa dukungan tertulis, tetapi melalui pemilihan secara langsung oleh peserta Munas," tutup Supit. {www.merdeka.com}

fokus berita : #Ahmadi Noor Supit #Airlangga Hartarto


Kategori Berita Golkar Lainnya