30 November 2019

Berita Golkar - Partai politik lain dinilai akan diuntungkan apabila Airlangga Hartarto terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Partai yang diuntungkan antara lain adalah PDIP dan NasDem. Pengamat politik dari Universitas Telkom Bandung, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, apabila Airlangga kembali terpilih, Partai Golkar diyakini akan mengalami kemunduran pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari Pemilu 2014 lalu, dimana Golkar mendapat 91 kursi, namun, di Pemilu 2019, partai berlambang beringin itu hanya mengantongi 85 kursi.

Baca Juga: Fadjroel Rachman Bantah Istana Intervensi Pemilihan Ketum Golkar

"Membaca hasil Pemilu 2019 sebenarnya Airlangga membawa perolehan Golkar turun, kondisi ini sangat mungkin disebabkan karena posisi Airlangga sebagai menteri, sehingga konsolidasi Parpol berkurang," kata Dedi saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Selain itu, Dedi berpendapat bahwa Airlangga tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan partai. Lantaran, kata dia, sifat Airlangga juga elitis sehingga tak bisa menyatu dengan akar rumput. Kemudian, Airlangga juga menduduki jabatan strategis pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dua hal itu akan membawa Golkar ke arah yang gelap.

"Secara tidak langsung, Golkar punya potensi tertinggal kembali di 2024, dan Parpol lain yang mengincar posisi puncak, seperti PDIP dan NasDem, lebih leluasa untuk menyingkirkan Golkar," tutur dia.

Baca Juga: Airlangga Ajak Kader Golkar Jadi Garda Terdepan Kawal Program Pemerintah

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu mendorong Airlangga untuk memimpin kementerian dan meninggalkan partai politik. Dengan begitu, urusan perekonomian negara berjalan lancar dan peningkatan elektabilitas Golkar bisa terealisasi.

"Jika orientasinya untuk mengembalikan kejayaan Golkar, baiknya Airlangga tetap di kementerian, biarkan Golkar memilih ketum baru," ucap Dedi.

Sebelumnya, Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengkhawatirkan parpol yang menaunginya bakal kembali dilanda perpecahan pascapelaksanaan musyawarah nasional (munas) awal Desember mendatang.

Baca Juga: Donny Isman Nilai Kubu Bamsoet Tak Elok Ancam Munas Tandingan

Menurutnya, Airlangga Hartarto menggunakan cara-cara tak demokratis demi mempertahankan diri menjadi ketua umum Partai Golkar. Seperti mewajibkan para pendaftar caketum mengantongi dukungan 30 persen dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara di munas.

Agun mengatakan, syarat dukungan minimal 30 persen di awal membuat para pemilik suara tidak berani terbuka dan takut mendukung calon ketua umum selain Airlangga. Karena itu, Agun menginginkan ketentuan tersebut dihapus demi memberikan keleluasaan kepada pemilik suara.

Selain itu, Agun juga mengingatkan kader-kader Golkar yang duduk di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak merecoki munas mendatang. Sejumlah menteri diisukan ikut campur untuk mendukung Airlangga di Munas Golkar.

Baca Juga: Hadapi Munas 2019, Melchias Mekeng Harap Caketum Golkar Persiapkan Diri

Agun menilai cara-cara itu akan membawa Golkar rawan terpecah pascamunas. "Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan akan banyak kader Partai Golkar yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi (eksodus) besar-besaran kalau dipaksakan dengan cara seperti itu," kata Agun usai menghadiri diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jumat 29 November. {nasional.okezone.com}

fokus berita : #Dedi Kurnia Syah #Airlangga Hartarto #Agun Gunandjar Sudarsa


Kategori Berita Golkar Lainnya