02 Desember 2019

Berita Golkar - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung berharap, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Desember 2019 bisa dijadikan pedoman partai dalam menjalankan agenda politik ke depan, termasuk Pemilu 2024.

"Tentunya harapan Munas ini lancar dan hasil-hasil Munas bisa dijadikan pedoman bagi Golkar dalam menjalankan agenda agenda ke depan, khususnya puncaknya pada Pemilu 2024. Tapi 2020 kita menghadapi agenda Pilkada semua itu harapannya," kata Akbar Tanjung kepada wartawan dalam acara Silaturahmi Airlangga Hartarto bersama DPD I dan II di JHL Hotel Tangerang, Senin (2/12).

Menurut dia, Partai Golkar pada Pemilu 2024 mendatang, harus bersungguh-sungguh meraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif dan kemenangan pada Pilpres.

Baca Juga: 5 Visi Keren Caketum Golkar Milenial, Achmad Annama Chayat

"Pemilu 2024 yang akan datang kami dari Partai Golkar, berupaya dengan sungguh-sungguh ada kenaikan dari perolehan kursi golkar. Sukur-sukur Golkar bisa kembali menjadi pemenang sebagaimana Golkar pernah menjadi pemenang kembali pada tahun 2004 lalu," ujar Akbar. 

"Dan kami mensukseskan kembali agenda nasional memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 itulah agenda politik Golkar dalam 5 tahun mendatang. Dasar-dasar dari agenda politik itu, tentunya kami berharap bisa dibicarakan dalam Munas Pada Desember 2019 ini," tandas dia.

Pemilihan Ketum Harus Sesuai Aturan

Akbar berpendapat bahwa pemilihan ketua umum harus sesuai AD/ART. "Pokoknya mengenai aturan-aturan pemilihan, semuanya sudah dibicarakan dalam pembasahan sebelum diadakan pemilihan. Tentu kepada siapa yang terpanggil menjadi calon, kita harus memberikan kesempatan karena mereka yang berdaulat," terang Akbar.

Baca Juga: Ingin Bangkitkan Kejayaan Partai, Caketum Golkar Ini Identikkan Diri Dengan Spiderman

Menurut Akbar, kedaulatan dalam pemilihan Ketum partai, menjadi hak bagi setiap anggota, kader dan DPD Golkar.

"Anggota, kader, DPD-DPD lah yang berdaulat, kalau ada yang mendapat dukungan dari DPD lebih dari satu, dua atau tiga, mengapa tidak. Itulah hak organisasi dalam menyampaikan usul usulnya dan termasuk juga calon-calonnyanya," ucap dia.

Namun begitu, Akbar menegaskan setiap kader, anggota, DPD juga harus menyepakati adanya musyawarah dan mufakat dalam pemilihan Caketum Golkar.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Nilai Airlangga Miliki Kepemimpinan Rekonsiliatif, Ini Maksudnya

"Terakhir harus kita sepakati pula musyawarah mufakat, tapi kalau musyawarah mufakat tidak bisa dicapai, kita harus juga siap untuk pemungutan suara dan itu sudah biasa dalam partai Golkar," kata Akbar.

Ketum Golkar Pertama yang Dipilih Lewat Sistem Pemungutan Suara

Dia menjelaskan, dirinya adalah orang pertama di Partai Golkar yang duduk sebagai ketua umum Golkar tahun 1998 dengan mekanisme pemungutan suara.

"Saya pertama kali terpilih sebagai Ketum pada juli 1998. itu adalah pertama kali Golkar memilih ketum dengan cara pemungutan suara. Semangat reformasi tercermin dalam pemilihan Ketum Golkar tahun 1998. Pada saat itu saya berkontestasi dengan Pak Edy Sudrajat," tandas Akbar.

Baca Juga: Partai Besar, Jokowi Yakin Munas Golkar Tak Bisa Diintervensi Menteri

Dukung Caketum yang Mampu Bawa Golkar Jadi Pemenang Pemilu 2024

Akbar mengaku akan mendukung calon Ketum yang mampu menaikkan suara Golkar di Pemilu 2024. "Pokoknya saya memiliki dasar dan alasan. Saya akan memberikan dukungan kepada calon yang saya yakini akan memberikan, akan menghasilkan kepemimpinan baru yang mampu menaikkan suara Golkar," kata Akbar.

Namun, Akbar menolak membocorkan kandidat yang akan didukung. Dia berharap, calon Ketum Golkar harus mampu membuat partai beringin kembali menjadi pemenang.

"Kepemimpinan baru yang mampu menaikkan suara Golkar. Agenda-agenda politik ke depan dan insyaAllah tahun 2024 bisa kembali menjadi pemenang. Itulah menjadi ukuran, menjadi dasar saya menentukan pilihan," tegas eks Ketum Golkar ini. {www.merdeka.com}

fokus berita : #Akbar Tanjung


Kategori Berita Golkar Lainnya