06 Desember 2019

Berita Golkar - Kekisruhan yang melibatkan direktur utama Televisi Republik Indonesia (TVRI), Helmy Yahya, dan Dewan Pengawas LPP TVRI berbuntut panjang. Helmy sebelumnya dinonaktifkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 3 Tahun 2019 tertanggal 4 Desember 2019.

Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPR segera memanggil kedua belah pihak untuk mediasi. Solusi terbaik dari masalah tersebut adalah musyawarah. “Keduanya kita panggil, kita coba mediasi di Komisi I supaya tahu persisnya permasalahannya apa,” kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (5/12).

Baca Juga: Wamendag Jerry Sambuaga Dorong Golkar Rangkul Kaum Milenial dan Gen-Z

Dia mengatakan, selama ini Komisi I baru mendengarkan keterangan dari dua belah pihak secara terpisah. Maka itu, mediasi diperlukan agar masalah yang tengah dihadapi dewan pengawas dan dewan direksi bisa diselesaikan dengan baik.

Politikus Partai Golkar itu mengaku kecewa dengan adanya masalah tersebut. Terlebih lagi TVRI adalah lembaga plat merah yang bertugas menyiarkan informasi ke publik. “Seharusnya kedua pihak mengutamakan bagaimana memberikan yang terbaik untuk lembaga penyiaran publik kita,” kata Meutya.

Baca Juga: Akbar Tandjung Minta Golkar Fokus Naikkan Perolehan Suara

Meski belum ada jadwal, Meutya mengatakan akan segera mempertemukan kedua belah pihak secepat mungkin. Dia menegaskan Komisi I tidak peduli sama sekali dengan kepentingan personal direksi ataupun Dewas, tapi lebih mengutamakan kepentingan publik.

Menurut dia, jika kedua belah pihak terus bersitegang atau tidak menemukan solusi maka yang menjadi korban adalah publik. Hal itu yang paling penting untuk diselamatkan secara. “Jadi bukan ketidaknyamanan direksi, ketidaknyamanan Dewas, tapi (soal) ketidaknyamanan publik. Jadi ini harus segera kita carikan solusi,” ucap dia menegaskan. {indonesiainside.id}

fokus berita : #Meutya Hafid #Helmi Yahya


Kategori Berita Golkar Lainnya