06 Desember 2019

Berita Golkar - Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar 2019 resmi ditutup pada Kamis (5/12/2019) malam. Selain menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar, munas juga menghasilkan 10 pernyataan politik.

Pernyataan politik tersebut antara lain menyangkut sejumlah isu-isu nasional, antara lain percepatan diterbitkannya undang-undang tentang ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Kesepuluh pernyataan tersebut dibacakan oleh Anggota Steering Committee Munas X Partai Golkar 2019 Ace Hasan Syadzily.

Pernyataan politik tersebut, pertama, sebagai pembela dan pengamal Pancasila, Partai Golkar senantiasa konsisten melaksanakan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Baca Juga: Hujan Interupsi Terjadi Dalam Pembahasan AD/ART di Munas X Golkar

"Dalam kaitan itu Golkar mengajak seluruh komponen bangsa meneguhkan mengamalkan dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini serta memperjuangkan lahirnya UU Pembinaan Ideologi Pancasila," kata Ace saat membacakan 10 hasil dari Komisi C Munas X Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Kedua, Partai Golkar mendorong terwujudnya kehidupan keagamaan yang moderat toleran dan menghargai perbedaan serta tidak beri ruang ke pihak manapun yang ingin melakukan tindakan radikal yang dapat mencederai nilai kemanusiaan dan merusak kehidupan kebangsaan.

Karena itu, kata Ace, Partai Golkar berkomitmen bekerja sama dengan ormas keagamaan untuk melakukan pembinaan demi terwujudnya kehidupan moderasi beragama.

Baca Juga: Munas X Golkar Keluarkan 13 Rekomendasi

Ketiga, Partai Golkar berpandangan bahwa proses demokrasi sudah berjalan dengan baik atau on the track meski perlu disempurnakan. Untuk itu, demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensil, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan pilpres dan pileg serta perlunya kajian secara mendalam UUD 1945.

Keempat, Partai Golkar mendukung kebijakan debirokratisasi agar pemerintahan efektif dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi melalui penataan dan peningkatan kompetensi ASN dengan prinsip kaya fungsi dan miskin struktur.

"Kelima, Partai Golkar mendukung rencana memindahkan ibu kota negara RI ke Kaltim dengan mempercepat penerbitan UU Ibu Kota Negara RI," ujarnya. Keenam, Partai Golkar mendorong agar Indonesia dapat berperan aktif dalam politik luar negeri bebas aktif dalam kancah geopolitik internasional yang saling menguntungkan perekonomian Indonesia.

Baca Juga: Wapres Ma’ruf Amin Ternyata Pernah Jadi Anggota Fraksi Golkar Utusan Ulama

Ketujuh, Partai Golkar mendorong iklim ekonomi yang kondusif dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan direct foreign investment yang dapat menggerakkan sektor perekonomian nasional dan berorientasi ekspor antara lain seperti manufaktur, industri argo, perkebunan pertanian perikanan tambang dan migas.

Ace menyampaikan, investasi ini juga mengutamakan sumber daya lokal dan bahan baku produksi dalam negeri. Selain itu kebijakan ekonomi tersebut juga harus memperhatikan secara konsisten konsep ekonomi hijau dan rendah karbon. Green economic and low carbon.

Delapan, Partai Golkar berpendapat hakikat perjuangan politik adalah untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui percepatan pencapaian SDGs antara lain pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran penghapusan stunting, pelayanan kesehatan kekerasan terhadap perempuan pemberantasan narkoba dan masalah sosial lainnya.

Baca Juga: Proyeksi Golkar Di Bawah Airlangga Lima Tahun Ke Depan, Digitalisasi dan Jadi Partai Modern

"Sembilan, Partai Golkar mendukung kebijakan menderegulasi perundang-undangan dengan skema Omnibus Law demi penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional dan akan menjadi fondasi menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia," tuturnya.

Kesepuluh, Partai Golkar mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dengan perbaikan kinerja penegak hukum termasuk pemberantasan korupsi dengan indikator penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, pengutamaan pencegahan pelanggaran hukum dan manajemen sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif. {www.inews.id}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily


Kategori Berita Golkar Lainnya