09 Desember 2019

Berita Golkar - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai, tidak adanya larangan tentang mantan narapidana korupsi maju di Pilkada dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019, adalah bentuk jalan tengah. Sehingga, antara PKPU dan UU lainnya tidak tumpang tindih.

Menurut Doli, aturan itu merupakan bentuk upaya harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dengan adanya regulasi itu, PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Ini adalah jalan tengah, biar tidak ada lagi dua peraturan, yang satu dibawahnya bertentangan dengan diatasnya," kata Doli.

Baca Juga: Menpora Zainudin Amalli Bakal Dukung Langsung Timnas Indonesia U22 di Final SEA Games 2019

KPU sempat melarang mantan narapidana korupsi maju di Pilkada yang disusun dalam peraturan KPU (PKPU). Namun, peraturan ini berbeda dengan Pasal 7 ayat 2 huruf g UU No 10 tahun 2016, yang tidak melarang mantan koruptor maju Pilkada.

"Saya kira itu jalan kompromi yang paling baik yang diambil sekarang. Juga tidak ada peraturan yang dibuat, tidak bertentangan satu sama lain," kata Politikus Partai Golkar itu.

Doli menekankan, keputusan maju atau tidak seorang narapidana koruptor dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dapat didorong agar menjadi tanggung jawab partai politik itu sendiri. "Sekarang tinggal parpolnya saja, kalau dianggap bahwa lebih baik kader diusung yang bukan eks napi kasus korupsi itu membantu kita menciptakan pemerintahan yang bersih," ujar dia.

Baca Juga: Akbar Tandjung Minta KAHMI Banten Bantu Hentikan Rantai Paham Radikalisme

Omnibus law

Perkara tumpang tindihnya undang-undang kepemiluan ini membuat Komisi II mendorong agar ada penggabungan, melalui sistem Omnibus Law seperti yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Komisi II menargetkan revisi UU Pemilu pada 2021 dapat terselesaikan. 

"Kita sedang berpikir juga meng-omnibus law-kan sistem UU yang berkaitan politik dengan kepemiluan. Kan selama ini rezinlm pemilu dan rezim pilkada sendiri terpisah kita ingin kita coba gabungkan," ujar Doli. 

Omnibus Law ini diproyeksikan Doli juga berkaitan dengan UU partai politik. Undang - undang itu juga akan disinkronisasikan dengan UU lain terkait MD3, dan pemerintahan daerah. "Untuk evektifitas saja," kata Doli menjelaskan urgensi penggabungan itu. 

Baca Juga: Ace Hasan Ungkap Golkar Buka Peluang Dukung Anak dan Mantu Jokowi di Pilkada 2020

Doli menckntohkan, KPU melalulaj revisi UU nomor 10 tahun 2016 mrnetapkan fungsi pengawasan di UU pilkada bersifat ad-hoc. Sementara di UU nomer 7 tahun 2017 sifatnya permanen. Sehingga, akan menimbulkan kesulitan dalam implementasi. 

"Kesulitan posisi dalam pilkada itu salah satu teknis yang merupakan masalah yang akhirnya terjadi gara-gara dua rezim antara pemilu dan pilkada. Pilkada, pemilu juga, kenapa tidak disatukan," kata Doli menegaskan. {nasional.republika.co.id}

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia


Kategori Berita Golkar Lainnya