11 Desember 2019

Berita Golkar - Komisi VIII DPR RI menilai wacana Kementerian Agama merevisi konten-konten ajaran berisi khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah tidaklah perlu. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai khilafah merupakan bagian dari sejarah khazanah produk sejarah dalam Islam.

Sementara jihad juga bagian dari doktrin dari ajaran Islam yang penting untuk dipelajari dan dimaknai secara komprehensif.

"Secara fiqh siyasi, khilafah itu merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Khilafah itu merupakan produk sejarah dalam Islam yang jejak-jejak peradabannya masih dapat kita lihat hingga saat ini. Kita tidak boleh menghapus fakta sejarah itu," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 9 Desember 2019.

Baca Juga: Adies Kadir Nilai Koruptor Sebabkan Kerugian Triliunan Rupiah Pantas Dihukum Mati

Menurut Ace, anak didik juga perlu tahu tentang bagaimana sejarah kekhalifahan Ustmaniyah, kekhalifahan Abbasiyah hingga kekhalifahan Turki Utsmani yang terakhir di Turki. Ini fakta sejarah yang harus tetap disampaikan kepada peserta didik dan menjadi bagian dari sejarah Islam. Oleh karena itu Ace menilai pendidikannya tidaklah bermasalah.

"Penerapan konsep khilafah lah yang saat ini jelas tidak tepat dan tidak mungkin diterapkan dalam sistem negara-bangsa saat ini karena kita sudah menyepakati sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan dengan Pancasila sebagai dasar negara," katanya.

"Argumen ini yang seharusnya ditanamkan kepada para anak didik agar mereka memahami tentang pentingnya memperkuat nilai-nilai kebangsaan sebagai pilihan bernegara kita. Jadi bukan dengan menghapus materinya tapi mendeskripsikan argumen sejarah, filosofi dan implementasi keharusan kita menerapkan konsep negara bangsa NKRI saat ini," ucap dia.

Baca Juga: Hetifah Nilai Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Masih Relevan

Ace yang sempat mengenyam pendidikan pesantren pun mnyebut dulu di pondok dia belajar tentang konsep fiqh siyasi (fiqh politik) yang mengacu pada kitab Ahkam Al-Sultoniyah karangan Imam Mawardi.

Kitab ini memuat tentang konsep politik khilafah. Namun dengan mempelajari kitab itu bukan berarti santri mengikuti ajaran khilafah.

"Karena itu tidak mungkin diterapkan dalam sistem politik saat ini. Para Kyai kami menjelaskan tentang konsep itu merupakan ijtihadiyah yang tidak bisa diterapkan saat ini. Menurut para Kyai kami dulu, kita sudah tepat menjadikan sistem yang saat ini kita anut dengan Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan kita sebagai bentuk final bernegara," ucap dia.

Baca Juga: Ini Cara Maman Abdurrahman Dorong Pemuda Kalbar Amalkan Nilai Empat Pilar Kebangsaan

Justru dengan dipelajarinya konsep khilafah secara komprehensif dan diajarkan oleh guru yang menguasai konsep fiqh siyasah secara utuh disertai berbagai ketidakmungkinan diterapkan dalam konteks negara modern saat ini, membuat peserta didik akan semakin terbuka pemahamannya tentang ketidakmungkinan khilafah itu diterapkan.

"Begitu juga dengan ayat perang atau jihad merupakan salah satu doktrin Islam. Tentu dengan penafsiran yang tidak ekstrimistis. Dalam ajaran Islam itu ada konsep  jihad tapi jihad itu harus dijelaskan dalam prespektif yang lebih menekankan pada aspek spiritualitas agama yang rahmah, bukan perang seperti pemahaman kelompok radikalis," ucap dia.

Ace menambahkan, yang seharusnya dikedepankan adalah kemampuan para pendidik untuk menjelaskan tentang konsep kenapa kita menerapkan sistem kenegaraan kita saat ini. "Dimana Pancasila & NKRI sebagai pilihan yang tepat dan keharusan kita mengedepankan moderasi beragama," ucap dia. {www.pikiran-rakyat.com}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily


Kategori Berita Golkar Lainnya